Rekomendasi

Minim Jaringan dan Pengetahuan IT, Akurasi Sensus Penduduk Online Dipertanyakan

Kamis, 27 Februari 2020 : 18.31
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Sejumlah warga mengaku kurang paham dengan sistem sensus penduduk berbasis online (SPO) yang telah berjalan mulai 15 Februari 2020 dan akan berakhir hingga 31 Maret 2020, sebelum nanti disusul sensus penduduk wawancara (SPW) dimulai 1-31 Juli 2020.

Di Sukoharjo salah satunya wilayah Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, dijumpai pengakuan warga saat mendapat sosialisasi dari perangkat desa setempat yang binggung mengisi form dalam link sensus.bps.go.id di situs Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya dapat informasi dari Pak Bayan (pembantu kades-Red), beberapa terutama orang tua masih belum paham menggunakan hape untuk memasukan data pribadi. Ada yang terpaksa harus dibantu oleh anaknya, tapi harus nunggu sepulang kerja," terang Kepala Desa Makamhaji, Agus Purwanto kepada hariankota.com, Kamis (27/2/2020).

Mereka rata - rata kata Agus, banyak yang belum familiar dengan tata cara baru sensus penduduk online. 

Dengan durasi waktu untuk memasukan data hanya 5 menit, ada kekhawatiran salah menulis sehingga harus mengulang dari awal lagi.

Pegiat sosial Simon Robinson Purba saat ditemui terpisah mengatakan, selain hambatan minimnya penguasaan teknologi, ia juga meragukan tingkat akurasi data yang masuk. Menurutnya tidak semua daerah terjangkau jaringan internet.

"Peran serta pemerintah daerah sangat perlu ditingkatkan khususnya Dinas Kominfo. Sekarang kuota itu dihitung oleh orang (provider-Red). Mereka tentu akan memilih daerah yang ramai dengan pengguna internet," kata pria yang kini terpilih sebagai Sekjen Presidium LSM Sukoharjo.

Minimnya jangkauan internet, menurut Simon bisa dimaklumi karena penyedianya adalah pihak swasta yang berorientasi mencari keuntungan. Maka tak heran jika di wilayah Sukoharjo, jaringan internet belum lancar dan merata bisa dinikmati.

"Tentu mereka (penyedia jasa internet) akan memilih titik lokasi BTS (Base Transceiver Station) yang potensi penggunanya bagus, atau menyesuaikan dengan pasar. Bisa jadi, kalau dipelosok - pelosok sinyalnya putus - putus. Ini tentu jadi hambatan SPO," ujarnya.

Saat ini menurut Simon masih ada disparitas (perbedaan jarak-Red) yang besar ditengah masyarakat dalam hal penggunaan internet. Oleh karenanya masih diperlukan edukasi menyeluruh dalam memanfaatkan teknologi IT.  

"Jangankan di desa, di kota saja banyak masyarakat tahunya kegunaan hape hanya untuk WA (Whatsapp) kok. Kalau kita kembalikan pada hak dan kewajiban, mendata rakyat itu kewajiban siapa?, itu kewajiban pemerintah. Bukan rakyat yang wajib mendatakan dirinya." tandasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Jurnali


Share this Article :