Rekomendasi

Pesangon Rp 60 Miliar Tak Dibayar, Ratusan Eks Buruh Tyfountex Ajukan Eksekusi

Rabu, 26 Februari 2020 : 15.54
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Sebanyak 961 eks buruh pabrik tekstil PT Tyfountex Indonesia mendatangi kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mereka memberi kuasa permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Langkah itu ditempuh lantaran sejak di PHK secara bergelombang mulai Februari 2019 lalu, pesangon mereka hingga kini belum juga diberikan. Dijanjikan akan dibayar dengan cara dicicil selama 30 bulan, namun belum genap 8 bulan sudah berhenti ditengah jalan.

Mediasi yang telah disepakati bersama, disebutkan secara sepihak diingkari oleh manajemen pabrik hingga muncul protes - protes kecil. Eks buruh yang resah atas ketidakpastian pembayaran pesangon dan selalu hanya diminta bersabar akhirnya mencari bantuan hukum ke BHBK FH UMS.

"Hari ini mereka (eks buruh Tyfountex) menandatangani surat kuasa permohonan eksekusi berdasarkan perjanjian bersama yang sudah didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri di Semarang," terang Aristya Windiyana, Ketua BKBH FH UMS kepada hariankota.com, Rabu (26/2/2020).

Obyek yang dimohonkan eksekusi disebutkan Aristya, adalah aset milik pabrik yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 258, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Dikhawatirkan aset - aset itu jika tak segera dieksekusi akan hilang dijual oleh manajemen.

"Hitungan kasarnya, total pesangon yang harus dibayarkan pabrik kepada 961 eks buruh yang memberikan kuasa kepada kami nilainya sekira Rp 60 miliar. Dalam hal ini, kami hanya bisa memperjuangkan eks buruh yang telah memberi kuasa saja," ungkapnya.

Semula ada sebagian eks buruh dengan bantuan advokasi diluar BKBH FH UMS mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tapi putusannya N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard), atau gugatan tidak dapat diterima karena kompetensi absolutnya salah.

"Dalam kasus ini, itu menjadi kewenangan PHI bukan PTUN. Ini file perjanjian eks buruh dengan PT Tyfountex sudah kami dafarkan PHI dan sudah keluar akte perjanjian bersama. Nah (akte perjanjian bersama) itu nanti yang akan dieksekusi," tandasnya.    

Dalam penandatanganan pemberian kuasa, masing - masing eks buruh yang rata -rata usianya sudah kepala lima ini dengan tertib berbaris antri hingga mengular keluar halaman gedung untuk menyerahkan surat kuasa, data pribadi, dan menandatangani surat pemohonan eksekusi.  

Salah satu eks buruh, Supardi (51) warga Gebel,Tegalgiri, Nogosari, Boyolali yang mengaku sudah bekerja selama 20 tahun di Divisi Dyeng, sejak terkena PHK massal, praktis menganggur, belum mendapatkan pekerjaan pengganti.

"Saya dan teman - teman lain hanya bisa berharap pesangon yang merupakan hak kami itu bisa segera dibayarkan. Nominal pesangon saya berdasarkan lamanya bekerja sebesar Rp 52 juta. Kalau sudah cair, mau saya gunakan untuk modal usaha di desa," pungkasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Rahayuwati




Share this Article :