Rekomendasi

Polemik Netralitas ASN, Bawaslu Minta Pemkab Sukoharjo Pahami UU Pilkada

Selasa, 25 Februari 2020 : 20.25
Published by Hariankota

SUKOHARJO – Polemik pemanggilan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) masih berlanjut. 

Pemkab Sukoharjo secara khusus melakukan pertemuan dengan Bawaslu membahas pijakan hukum tentang defininisi pelanggaran netralitas ASN sebelum, dan sesudah penetapan pasangan bakal calon dalam Pilkada.

Anggota Bawaslu Sukoharjo Muladi Wibowo yang hadir berdua bersama anggota lainnya, Eko Budiyanto menjelaskan, dari pertemuan yang disebutnya merupakan forum diskusi tersebut masih ada sejumlah perbedaan persepsi tentang pijakan hukum soal netralitas ASN.

“Selain berdasar surat permintaan klarifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Bawaslu memegang teguh pijakan sejumlah undang undang mengenai netralitas ASN.” terang Muladi kepada hariankota.com, usai pertemuan dengan Bupati Sukoharjo dan pimpinan OPD terkait, Selasa (25/2/2020) .

Dalam hal pemanggilan klarifikasi dugaan pelanggaran netralitas oleh 5 ASN dilingkungan Pemkab Sukoharjo, pijakan hukum yang digunakan Bawaslu antara lain UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Khususnya pasal 71 dan 188.

Kemudian, UU nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, pasal 2,3,4,5,9,66 dan 86. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 1, 3 dan 4. Lalu PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik perilaku PNS. Terbaru SE Menteri PAN dan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

"Poin penting yang kami diskusikan tadi adalah terkait menyamakan persepsi kajian hukum, intinya hampir sama. Namun kami menambahkan contoh aturan lain yang belum tertuang disitu, yakni tentang SOP Bawaslu dalam menangani pelanggaran, termasuk MOU antara Bawaslu dengan KASN," paparnya.

Dalam kasus ini Bawaslu meminta Pemkab Sukoharjo memahami UU Pilkada. Untuk saat ini, Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam koridor kode etik, berbeda dengan pelanggaran kampanye yang dapat berujung pidana. Sama - sama pelanggaran, namun beda perspektifnya.

"Dengan kewenangan Bawaslu (saat ini), jika ada temuan diduga pelanggaran kode etik, nanti akan diteruskan ke KASN. Kami tegaskan, bahwa dalam hal ini, Bawaslu tidak berwenang menyatakan pelanggaran seseorang," tandas Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Lembaga Bawaslu ini.

Sementara Kepala Inspektorat Pemkab Sukoharjo, Joko Purnomo usai pertemuan mengatakan bahwa prinsip secara tahapan pilkada belum sampai pada proses pilkada, apa yang dilakukan bupati dan jajarannya belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran pemilu.

Hal tersebut menurutnya berpegang penggunaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), bahwa sampai saat ini dalam Pilkada Sukoharjo belum ada penetapan calon bupati dan wakilnya, jadi belum bisa digunakan pasal netralitas.

“Tapi kalau dikatakan itu sebagai pelanggaran kode etik itu tergantung tafsir masing masing,” ujarnya.

Dalam konteks ini lanjut Joko, Bawaslu memang melaksanakan permintaan dari pihak tertentu dalam hal ini KASN. Namun pemahaman Pemkab Sukoharjo kalau hal ini menyangkut kode etik, harusnya yang menangani adalah pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Bupati.

“Harusnya kami dapat surat tembusan mengenai klarifikasi ASN tersebut, karena ini ranah kode etik yang ditangani pejabat pembina kepegawaian. Konteksnya juga harus jelas, melanggar apa dulu, kalau pilkada kan belum ada calon resmi,” pungkasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :