Rekomendasi

Satpol PP Sukoharjo Sita Ciu Produk Home Industri Pencemar Bengawan Solo

Jumat, 14 Februari 2020 : 18.00
Published by Hariankota

SUKOHARJO -  Ratusan botol berisi minuman beralkohol jenis Ciu produk sejumlah pabrik skala kecil (home industri) sekitar Bengawan Solo wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, disita Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo.

Penyitaan dilakukan setelah dilakukan penyelidikan atas intruksi Gubernur Jateng berdasarkan laporan masyarakat, bahwa limbah hasil proses produksi minuman beralkohol ilegal tersebut mencemari air Bengawan Solo. 

"Awalnya ada laporan ke Pak Gubernur, kemudian meminta Polda Jateng menindaklanjuti karena limbahnya mencemari Bengawan Solo. Oleh Polda kemudian berkoordinasi dengan kami terkait soal izin usaha," terang Kepala Satpol PP Sukoharjo, Heru Indarjo melalui Kabid Penegakan Perda, Sunarto kepada hariankota.com, Jum'at (14/2/2020).

Dari hasil penyelidikan dan dilanjut dengan operasi penertiban pada, Kamis (6/2/020) lalu, ditemukan empat home industri di Desa Ngombakan yang melakukan pelanggaran. Selain berproduksi tanpa izin, mereka membuang limbah ke Bengawan Solo 

"Operasi pertama, kami menyita 20 jerigen berisi Ciu, masing - masing isi 30 liter, ditambah Ciu dalam 57 botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter yang telah siap diedarkan," ungkapnya. 

Selanjutnya, pada Rabu (12/2/2020) kemarin, Satpol PP kembali menggelar operasi dengan sasaran Desa Bekonang dan menemukan empat home industri yang melanggar izin lingkungan dan izin produksi. 

"Dari operasi ini disita Ciu dalam 20 dus, masing - masing dus berisi 10 botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter. Isinya ada dua varian, rasa jambu biji dan rasa leci. Selain itu, juga disita 7 jerigen ukuran 30 liter berisi Ciu. ," imbuhnya.

Delapan tempat usaha yang terjaring operasi ini, oleh Sunarto disebutkan melanggar Perda No.6 Tahun 2017 perubahan atas Perda No.7 Tahun 2012, tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

"Pemiliknya kami bawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan mengisi surat pernyataan kesanggupan mengurus perizinan maksimal dalam waktu 15 hari. Karena, ternyata mereka belum memiliki. Beberapa ada yang sudah punya izin, tapi sudah habis masa berlakunya," tutupnya
.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi




Share this Article :