Rekomendasi

Aksi Pekerja Tolak Omnibus Law Ditengah Mewabahnya Virus Corona

Rabu, 18 Maret 2020 : 15.43
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Ditengah mewabahnya virus Corona (Covid-19), ratusan pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Karanganyar (Gebuk) melakukan aksi menolak disahkannya Omnibus Lawa yang dinilai merugikan, Rabu (18/03/2020). 

Aksi yang diikuti perwakilan pekerja dari berbagai perusahaaan di Karanganyar tersebut, dimulai dari lapangan Sroyo, menuju ke gedung DPRD Karanganyar. 

Aksi para pekerja ini, mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Karanganyar. Bahkan satu unit mobil Water canon disiagakan di depan kantor wakil rakyat itu.

Ketua Serikat pekerja Nasional (SPN) Karanganyar, Haryanto, mengatakan, aksi para pekerja ini terpaksa dilakukan ditengah merebaknya wabah virus Corona. Pasalnya menurut Haryanto, desakan untuk tidak disahkannya Omnibus Law ini, harus dilakukan, karena sangat merugikan pekerja.

“ Kami mohon maaf karena mengabaikan anjuran aparat Kepolisian dan pimpinan DPRD agar tidak melakukan aksi. Kami harus tetap berjuang, karena omnibus lawa ini sangat merugikan dan mendegradasi para pekerja,” ujar Haryanto dalam orasinya.

Dijelaskannya, jika Omnibus Law ini disahkan, maka tidaak aka nada lagi karyawan tetap, seluruhnya tenaga kontrak, berkuraangnya jaminan social, menghapus nilai pesangon yang sebelumnya 32 kali upah terakhir, menjadi 6 kali, termasuk masalah upah yang akan dignti dengan upah minumun provinsi. Dan ini, ujarnya, sangat merugikan para pekerja.

“ Jika nantinya Omnibus Law disahkan, maka akan sangat berbahaya . Untuk itu, kami dengan tegas, menolak diberlakukannya omnibus law ini. Jika ini tetap diaksanakan, maka seluruh buruh akan melakukkan mogok nasional,” ujarnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Karanganyar, usai menerima para pekerja, kepada hariankota.com, mengatakan, tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja ini, selanjutnya akan membuat rekomendasi yang  akan disampaikan kepada DPR RI.


“ Kami dari DPRD Karanganyar tetap menolak omnibus law ini, karena sangat merugikan pekerja. Penolakan tersebut kami tuangkan dalam bentuk surat rekomendasi,” tandasnya.

Reporter: Iwan Iswanda
Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Iwan Iswanda

Share this Article :