Rekomendasi

Aneh, Dewan Belum Terima Dokumen APBD Karanganyar Tahun 2020

Minggu, 08 Maret 2020 : 11.19
Published by Hariankota

KARANGANYAR - Tiga bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, para anggota DPRD Karanganyar, belum juga menerima dokumen berupa buku penetapan anggaran tersebut.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dokumen anggaran tersebut, diterima para wakil rakyat ini, dua minggu setelah penetapan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.

Belum diterimanya dokumen anggaran ini, para anggota DPRD, kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap mata anggaran serta peruntukannya yang telah ditetapkan di tahun 2020.

Anggota DPRD Karanganyar yang berasal dari FPDIP, Suprapto Koting, kepada hariankota.com, Minggu (08/03/20200  melalui telepon selularnya, membenarkan  bahwa seluruh anggota belum menerima dokumen APBD  tahun 2020. 

Suprapto mengungkapkan, pihaknya melalui pendamping komisi, telah menyampaikan persoalan ini, namun belum ada jawaban yang pasti.

Menurut Suprapto, tanpa dokumen APBD tahun 2020, dia bersama anggota dewan lain, khususnya yang tidak masuk dalam tim Badan anggaran (Banggar) tidak mengetahui alokasi anggaran  Rp2,2 triliun yang telah ditetapakan tersebut, digunakan untuk apa saja serta apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

“ Sampai saat ini kami belum menerima dokumen APBD tahun 2020. Bagaiamana mau melakukan pengawasan, dokumen saja sampai saat ini kami belum menerima. Kalau anggota lain yang masuk tim Banggar, mungkin mereka ada catatan.Bagaimana dengan kami yang tidak masuk banggar? Bagiamana kami mau melakukan pengawasan terhadap anggaran trilinan rupiah yang telah ditetapkan?  Ini ada apa. Apa ada yang disembunyikan. Dokumen anggaran itu kan hak setiap anggota,” tukasnya.

Politisi PDIP itu mendesak kepada Pemkab Karanganyar segera menyerahkan dokumen anggaran yang ditetapkan tersebut, sehingga ketika ada keluhan dari masyarakat, ujarnya,  para anggota DPRD dapat menyampaikan informasi dengan benar.

“ Secepatnya agar dokumen anggaran APBD tahun 2020 tersebut diberikan. Sehingga kami dapat melakukan pengawasan. Apalagi saat ini, kami banyak menerima keluhan dari masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, ketika dikonfirmasi hariankota.comtellah meminta kepada Sekretaris daerah (Sekda) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daearah (TAPD) untuk segera memberikan dokumen APBD tahun 2020 yang telah ditetaapkan ini kepada lembaga wakil rakyat itu.

“ Kita sudah minta agar segera  diserahkan,” ujarnya.

Belum diserahkannya dokumen APBD ini, juga dipertanyakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera. Koordinator LSM Lentera, Hendardi Heru Santoso, menuding Pemkab ada yang disembunyikan dalam APBD tahun 2020.

“ Saya malah curiga ada yang disembunyikan. Kenapa sampai sekarang belum juga diserahkan. Bagaimana masyarakat mau melakukan pengawasan.  DPRD saja sebagai lembaga tidak diberikan dokumenAPBD, apalagi masyarakat. Para wakil rakyat Karanganyar harus tegas. Jangan diam saja dan hanya mementingkan diri sendiri,” tukasnya.

Disisi lain, pelaksana tugas (Plt) Sekwan, Agus Haryanto, terkesan tidak mengetahui jika dokumen APBD tahun 2020 ini, belum diserahkan kepada anggota DPRD. Agus justru mengatakan bahwa dokumen APBD tahun 2020 itu tercantum dalam website Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar.

“ Nanti kita koordinasikan dulu. Di Website BKD juga ada. Terimakasih informasinya ya,” kata dia melalui sambungan telepon selularnya.

Reporter: Iwan Iswanda
Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Jurnali


Share this Article :