Rekomendasi

Dievaluasi DPRD Dalam RDP, PT PITS Salahkan Walikota Tangsel

Selasa, 10 Maret 2020 : 11.35
Published by Hariankota
TANGSEL - DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam RDP tersebut, Komisi III sebagai mitra PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) mencecar berbagai pertanyaan sesuai isu yang merebak di kalangan masyarakat.

Namun, dijelaskan salah seorang Anggota Komisi III dari Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Emanuella Ridayati bahwa tidak tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota (Pemkot), PT. PITS justru menyalahkan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany.

"Mereka bilang mengapa selalu PT. PITS yang disalahkan kepada permasalahan tidak tercapainya RPJMD Target Penyaluran SPAM, padahal dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tidak menyebutkan bahwa itu hanya tanggung jawab PT. PITS saja, maka PT. PITS menganggap seharusnya persoalan Target SPAM tersebut adalah persoalan seluruh SKPD yang berkaitan dengan saluran air (Dinas Pekerjaan Umum)," terang Emanuella Ridayati menirukan jawaban PT. PITS usai RDP di Ruang Komisi III, Senin (9/3/2020).

Bahkan, tambah Rida sapaan akrabnya, PT. PITS menganggap badan legislatif tidak mengerti regulasi terkait evaluasi BUMD yang telah beroperasi sejak 2014 tersebut.

"Mereka juga bilang bahwa DPRD dirasa tidak mengerti dan memahami regulasi yang ada, bahwa secara jelas dalam Perda Pendirian PT. PITS menyatakan PT. PITS memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada RUPS (Komisaris, Direksi) serta kepada Tim Pembina (Inspektorat, Asisten Daerah II, Kepala DPMTSP, Kepala Bappeda, Setda)," tambahnya.

"Untuk persoalan DPRD meminta Laporan Kinerja atau laporan keuangan PT. PITS serta dokumen-dokumen lainnya, mereka (Direksi PT. PITS) bilang, agar kami meminta ke Walikota atau Tim Pembina, dan Laporan Keuangan PT. PITS sendiri diaudit atau dievaluasi oleh KAP yakni Sukardi Hasan," katanya lagi.

Melihat hal tersebut, Rida akan mendesak Komisi III untuk segera bersurat kepada Tim Pembina dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukardi Hasan, sebagai lembaga audit eksternal yang memiliki data keuangan dan kinerja PT. PITS.

"Saya akan bersurat ke Ketua DPRD, untuk segera memanggil pihak-pihak terkait. Baik Tim Pembina, Komisaris serta KAP Sukardi Hasan untuk membeberkan kinerja serta neraca keuangan yang ada dalam PT. PITS," tandasnya.

Hal serupa dikatakan Wawan Syakir yang juga merupakan Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat. Wawan mengatakan, regulasi evaluasi PT. PITS mengacu kepada KAP. Namun, jika melihat peraturan yang lebih tinggi, yakni UU nomor 23 tahun 2014 bahwa, DPRD memiliki kekuatan hukum dalam hal pengawasan.

"Ya tadi dia (Direksi PT. PITS) bilang bahwa untuk hasil evaluasinya ada di KAP Sukardi Hasan. Tapi mereka lupa bahwa DPRD itu punya hak mengawasi, merujuk ke Undang-undang. Kami akan lakukan sesuai regulasi, nanti eksekutif (Walikota Tangsel) akan kami panggil. Dalam waktu dekat dan segera lah," pungkas Wawan.

Saat dikonfirmasi, Direktur Keuangan PT. PITS Ruhama Ben enggan berkomentar banyak soal hasil RDP bersama DPRD. Dirinya mengatakan pembahasan didalam RDP, hanya sebatas isu yang merebak di masyarakat dan media.

"Pembahasannya hany sebatas isu yang berkembang saja," tandas Ruhama Ben yang juga mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Walikota Tangsel dari Partai PKS.

Reporter: Arie Kristianto
Penulis: Arie Kristianto
Editor: Gunadi

Share this Article :