Rekomendasi

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Terus Berlanjut, Bawaslu Didesak Tegas

Senin, 09 Maret 2020 : 20.12
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Tiga perwakilan elemen masyarakat, eLMaso (Elemen Masyarakat Sukoharjo), ProMeg 96, dan PAS ( Presidium Aktivis Sukoharjo) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo, tegas memproses dugaan pelanggaran netralitas ASN yang masih saja terus terjadi, bahkan makin masif.

Pantauan hariankota.com, mereka mendatangi kantor Bawaslu Sukoharjo menyampaikan sejumlah temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sekaligus meminta agar praktek politik tidak mendidik, dan adanya upaya pembusukan demokrasi tersebut dapat dihentikan untuk selanjutnya diberi sanksi.

"Yang dilakukan elit penguasa daerah mempertontonkan sifat egois tanpa rasa malu didepan masyarakat. Jika ini terus dibiarkan sungguh sangat berbahaya untuk masa depan Sukoharjo," kata Iwan, Koordinator eLMaSo saat audensi dengan Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Senin (9/3/2020).

Masifnya mobilisasi ASN dalam setiap kegiatan untuk kampanye terselubung mendukung pasangan bakal calon Bupati (istri Bupati Sukoharjo) dan Wakilnya (Sekda Sukoharjo), dinilai merupakan sebuah upaya elit daerah membangun sistem absolutisme.

"Masih aktifnya bakal calon Wakil Bupati sebagai ASN tidak menutup kemungkinan diiringi intervensi kepada bawahannya untuk mendukung dirinya. Padahal jelas melanggar ketentuan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 87 No.4. Ancamannya diberhentikan dengan tidak hormat," ujarnya.


Senada, Simon R Purba, Sekjen PAS mengatakan, dengan kondisi tersebut ia berharap kepada Bawaslu yang saat ini disebutnya sebagai lembaga perantara masyarakat baik individu maupun kelompok dalam melaporkan ketidaknetralan ASN, dapat meneruskannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
"Kami sangat sadar Bawaslu punya keterbatasan tentang sesuatu yang menyangkut (pelanggaran) netralitas ASN yang terjadi dalam periode sebelum masa kampanye Pilkada. Ruang mereka hanya menerima laporan untuk diteruskan ke KASN. Karena yang memiliki kapasitas mengeksekusi itu KASN," tandasnya.

Menanggapi desakan dari tiga elemen tersebut, Bambang Muryanto, selaku Ketua Bawaslu Sukoharjo menyampaikan apresiasinya. Dengan adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat menunjukkan pelaksanaan Pilkada Sukoharjo 2020 mendatang sangat diharapkan berjalan jujur dan adil.

"Pada intinya mereka mendorong Bawaslu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bagus, karena demokrasi itu kan berjalan ketika ada partisipasi dari masyarakat. Semua laporan tetap akan kami tindaklanjuti," pungkasnya. 

Jurnalistik : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :