Rekomendasi

Kisruh Pelunasan Pembangunan Pasar Ir Soekarno, Kontraktor Layangkan Gugatan Eksekusi

Selasa, 10 Maret 2020 : 18.27
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Sejumlah pedagang pasar Ir Soekarno Sukoharjo kembali mendapat informasi tentang rencana eksekusi pasar yang masih menyisakan persoalan pelunasan pembangunannya kepada PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor.

Pantauan hariankota.com, oleh sejumlah pedagang informasi tersebut tidak terlalu dihiraukan, mengingat kondisi pasar yang sejak di resmikan operasionalnya 2015 silam selalu sepi pengunjung dan bahkan beberapa kios memilih tutup agar terhindar dari kerugian.

"Kami para pedagang sudah tidak mau tahu karena pemerintah tidak serius menangani masalah pasar," kata Jarno salah satu pedagang yang sehari - hari berjualan daging ayam saat ditemui, Selasa (10/3/2020).

Jarno mengaku mendapat informasi tentang masih berlarutnya penyelesaian sengketa pasar antara Pemkab Sukoharjo dengan kontraktor dari sesama teman pedagang. Selain itu di media sosial juga ramai komentar warga dengan berbagai pendapat.

Komisaris PT Ampuh Sejahtera, Alim Sugiantoro saat dikonfirmasi awak media membenarkan informasi pengajuan gugatan eksekusi pasar yang berdiri di pusat kota kabupaten tersebut.

Hal itu dilakukan lantaran Pemkab Sukoharjo dinilai melakukan wanprestasi perihal pelunasan pembayaran proyek yang telah menjadi hutang dengan nilai sebesar Rp 6,214 miliar ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak 2013.

"Pasca inkrah keputusan PK (peninjauan kembali) yang diajukan Pemkab Sukoharjo pada 2018, MA tetap memenangkan kami. Penagihan sudah kami lakukan, kemudian disusul dengan melayangkan gugatan eksekusi, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan," terang Alim.

Dalam perkara ini, Pemkab Sukohajo dinilai gagal memahami isi putusan MA, yakni pada 23 Januari 2020 lalu, Sekda Pemkab Sukoharjo mengirim surat perihal pemenuhan kewajiban PT Ampuh Sejahtera berdasarkan rujukan rekomendasi LHP BPK.

Oleh Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera, Ajiyono saat dihubungi terpisah mengatakan, surat tersebut tidak berdasar. Isi surat menyebutkan bahwa pekerjaan PT Ampuh Sejahtera atas proyek pasar tidak sesuai hingga ada sejumlah dana yang harus dikembalikan ke kas daerah.

"Sesuai putusan pengadilan LHP BPK sudah dilampirkan dalam pembelaan Pemkab Sukoharjo. Tertulis sesuai putusan no 11/Pdt.G/PN Skh/2014 bahwa tugas dan kewenangan BPKP dan BPK melakukan audit atas pembangunan Pasar Ir Soekarno dan hasilnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan," jelasnya.

Dari putusan itu, tandas Aji, LHP BPK sudah masuk dalam bagian pertimbangan hakim yang kemudian memutuskan memenangkan pihaknya. Putusan itu berkekuatan hukum tetap sesuai putusan MA RI no 326K/PDT/2016 tanggal 27 Juni 2016. Jo putusan PT Semarang no 69/Pdt/2015/PT. Smg tanggal 25 Mei 2015, Jo Putusan PN Sukoharjo no 11/Pdt.G/2014/PN.Skh tanggal 20 Oktober 2014.

Menanggapi polemik ini, Sekda Sukoharjo Agus Santosa ketika dikonfirmasi mengatakan, Pemkab Sukoharjo siap membayar kekurangan proyek pembangunan pasar Ir Soekarno. Bahkan disebutkan sudah direncanakan tahun ini.

"Sudah dianggarkan tahun ini. Tapi ada sejumlah hal yang juga wajib dipenuhi PT Ampuh Sejahtera," pungkas Agus

Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :