Rekomendasi

Loh, Biaya Cetak Dokumen APBD tahun 2020 Tidak Dianggarkan?

Senin, 09 Maret 2020 : 20.00
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Tidak didokumentasikannya APBD  Karanganyar tahun 2020 menjadi sebuah buku anggaran, karena biaya cetak  untuk pembuatan dokumen tersebut tidak dianggarkan di tahun 2020. Hal tersebut dikatakan kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Pemkab Karanganyar, Muh Indrayanto, kepada hariankota.com, usai mengikuti pembinaan ASN yang digelar di aula Disdikbud, Senin (09/03/2020).

 Menurutnya, Baperlitbang memang sengaja tidak menganggarkan biaya cetak dokumen  APBD tahun 2020. Untuk informasi kegiatan di tahun 2020, jelasnya, nanti akan di upload di aplikasi melalui website Baperlitbang. Dan saat ini, lanjutnya masih melakukan input data.

“ Kita memang tidak menganggarkan. Karena kegiatan tahun ini akan kita upload di website yang masih input data. Jika akan memantau dan melakukan pengawasan, nanti bisa dilihat melalui website Baperlitang. Nanti kalau sudah selesai, akan kita publikasikan,” kata dia singkat.

Tidak didokumentasikannnya APBD tahun 2020 dalam bentuk buku, di amini oleh wakil ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko. Politisi partai Golkar ini,  menyatakan pengawasan bisa dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dimana masing-masing komisi memiliki partner kerja di setiap organsasi perangkat daerah (OPD)

“ Bisa saja, kenapa tidak. Tupoksinya kan sudah jelas. Pengawasan dapat dilakaukan dengan partner kerja masing-masing komisi dengan OPD. Anggarannya juga jelas dan semua anggota DPRD ikut memutuskan bersama bupati dalam rapat paripurna,”  kata dia ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Senin (09/03/2020).

Ketika disinggung anggota dewan yang tidak masuk badan anggaran (Banggar) dan kesulitan untuk melakukan pengawasan, Anung berujar, bahwa yang masuk Banggar adalah anggota dari masing-masing fraksi.

“ Masing-masing anggota fraksi kan ada yang menjadi anggota Banggar,” ucapnya.

Disisi lain, tidak dianggarkannya cetak dokumen APBD tahun 2020 ini, mendapat tanggapan keras dari LSM Lentera. Koordinator Lentera, Hendardi Heru Santoso, melalui telepon selularnya, kepada hariankota.com, menegaskan, buku APBD  merupakan hak setiap anggota DPRD. Karena dalam buku ABD tersebut, kata Heru, pelaksanaan APBD dapat dipantau dan dilakukan pengawasan, tidak hanya anggota DPRD, tapi seluruh masyarakat Karanganyar. Tanpa adanya dokumen APBD tersebut, maka sangat berpotensi terjadi pelanggaran.

“Jika dokumen atau buku APBD tersebut  tidak diaggarkan untuk di cetak,   lalu bagaimana DPRD bekerja dan itu artinya, patut diduga DPRD dan Pemkab  sengaja menyamarkan transparansi dalam mengelola  keuangan daerah. Hal ini juga menunjukkan  kegagalan terbesar kinerja DPRD yang sangat ceroboh dan  jauh dari sikap profesionalitas,” tukasnya.

Mengenai alasan Pemkab tidak dianggarkannya biaya cetak dokumen atau buku APBD tersebut karena akan diunggah melalui website, Heru menilai jika Pemkab dan DPRD  sangat ceroboh.

“ Itu jawaban konyol. Lihat saja  APBDes yang seluruh anggarannya dipajang di seteiap kantor desa dan disosialisasikan ke masyarakat. Ada apa dengan DPRD dan Pemkab Karangayar, kok kalah engan pemerintah desa?. Kami mendesak agar aparat penegk ukum, turun tangan melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

Sebagaiamana diberitakan haraiankota.com sebelumnya, tiga bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, para anggota DPRD Karanganyar, belum juga menerima dokumen berupa buku  penetapan anggaran tersebut.Berbeda dengan tahun sebelumnya, dokumen anggaran tersebut, diterima para wakil rakyat ini, dua minggu setelah penetapan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.

 Belum diterimanya dokumen anggaran ini,  para anggota DPRD, kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap mata anggaran serta peruntukannya yang telah ditetapkan di tahun 2020.


Jurnalistik :Iwan Iswanda
Editor : Mahardika

Share this Article :