Rekomendasi

Loh, Pasca Pemberhentian Karyawan, Satpol PP Masuk PUD Aneka Usaha?

Kamis, 05 Maret 2020 : 20.01
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Paska diberhentikannya  seluruh karyawan Perusahaan Umum Daerah  (PUD) Aneka Usaha yang mengelola lokasi wisata edu park dan kolam renang Intanpari, untuk sementara, operasional perusahaan terus berjalan.

Sebanyak 10 personil  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar, ditempatkan di perusahaan milik Pemkab Karanganyar itu.

Informasi yang dihimpun hariankota.com, sebanyak 10 personil satpol PP ditematkan di peusahaan yang selalu bermasalah ini.

Tak pelak, penempatan anggota Satpol PP ini mendapat reaksi dari  DPRD.  Wakil rakyat ini menilai, anggota Satpol PP yang ditempatkkan di PUD Aneka Usaha, dinilai tidak memiliki kualifikasi dan bahkan akan menimbulkan persoalan baru. 

Wakil ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, kepada hariankota.com, Kamis (05/03/2020) menegaskan, penempatan Satpol PP Karanganyar ini, menunjukkan jika para personil  tersebut  tidak memilki pekerjaan.

“ Kenapa menggunakan Satpol PP. Mereka tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini ada apa,” kata wakil ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo,kepada hariankota.com,  Kamis (05/03/2020).

Menurut Rohadi, jika  Pemkab Karanganyar selaku pemilik perusahaan berniat akan memperbaiki perusahaan dengan melakukan perekrutan terhadap karyawan baru, seharusnya terlebih dahulu dilakukan proses seleksi. Sehingga, jelas Rohadi, diperoleh karyawan yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing.

“ Ini kan belum ada proses seleksi, karyawan lama dirumahkan. Ini kan keliru. Malah menempatkan personil PP. Saya khawatir, penempatan Satpol PP ini akan menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Disisi lain, Rohadi juga menyoroti anggaran yang digunakan untuk  pesangon para karyawan. Rohadi mengapresiasi jika karyawan yang dirumahkan diberikan pesangon. 

Hanya saja, Rohadi mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk memberikan pesangon tersebut.

“ Soal pesangon itu wajib, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Yang menjadi persoalan, darimana anggaran untuk membayar pesangon itu. Apakah dari perusahaan atau dari Pemkab. Jika dari perusahaan, apakah sebelumnya sudah direncanakan dan dianggarkan. Ini kan belum jelas,” tandasnya.

Sementara itu, sampai berita ni diturunkan, Dirut PUD Aneka Usaha, belum dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui telepon selularnya, tidak diangkat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 28 karyawan PUD Aneka Usaha yang mengelola Edu Park, dirumahkan, menyusul terbitnya peraturan bupati (Perbup) No 8 tahun 2020 tentang restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan milik Pemkab Karanganyar tersebut. Pemberhentian para karyawan ini,  dimulai per 1 Maret 2020 lalu.

Reporter: Iwan Iswanda
Penulis: Iwan Iswanda

Editor: Yunadi


Share this Article :