Rekomendasi

Polemik Netralitas ASN Sukoharjo, KASN : Stop Untuk Berpihak

Senin, 02 Maret 2020 : 17.23
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Arie Budhiman menegaskan aturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya berlaku sebelum, sesaat, dan sesudah Pemilu saja, namun melekat selama 24 jam nonstop.

Hal ini disampaikannya dalam forum rapat koordinasi dengan stakeholder ASN se-Kabupaten Sukoharjo mensikapi silang pendapat terkait kewenangan pemanggilan klarifikasi terhadap lima ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu Sukoharjo beberapa waktu lalu.
  
"Jadi dalam konteks pilkada, ASN nggak usah neko - neko (mencari celah melakukan pelanggaran). ASN itu selain dilindungi, juga ada aturan - aturan lain yang harus dilakukan apabila berkeinginan masuk pada wilayah partai politik," terangnya kepada hariankota.com usai acara, Senin (2/3/2020).

Sebagai penjaga netralitas, Komisi ASN dijelaskan Arie mencoba untuk mensosialisasikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh ASN di Sukoharjo agar melaksanakan tugas dengan baik. Dan kalau ada keinginan berpolitik, diminta menempuh sesuai prosedur serta mekanisme aturan mainnya.

"Tidak kemudian mencari -cari dalih untuk pembenaran terhadap peraturan perundang -undangan yang sudah ada. Karena ini (aturannya) sudah jelas. Stop untuk berpihak, jangan pernah lagi untuk mencoba - coba," tandasnya.

Untuk lebih memperjelas peraturan dan sanksi, menurut Arie, sekarang sedang berproses dan diharapkan Maret ini akan terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) lima kementrian dan lembaga, terdiri KASN, Bawaslu RI, Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN (Badan Kepegawaian Negara),

"Singkatnya begini, kalau ada pelanggaran dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), maka secara langsung pada hari H, atau pada batas waktu yang diberikan untuk pemberian sanksi tidak dilakukan, maka BKN akan memblokir atau menangguhkan hak dan kewajiban ASN yang bersangkutan," sebutnya.

Pemblokiran atau penangguhan yang dimaksud semisal, tidak bisa naik jabatan, mutasi, naik pangkat hingga tidak bisa naik gaji. Sedangkan bagi PPK yang tidak menindaklanjuti melakukan pembinaan terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas, juga akan mendapat sanksi.

"Sanksi (terhadap PPK) sebetulnya selama ini kami melaporkannya kepada Presiden, tapi daripada merepotkan Presiden maka mekanismenya nanti (melalui SKB) Mendagri dan Menpan RB yang akan memberi sanksi," ujarnya.

Disebutkan Arie, sanksi dari Menpan RB biasanya berkaitan dengan administrasi. Sedangkan sanksi dari Mendagri, mengingat saat ini SKB sedang dalam proses maka KASN mengusulkan misalnya, penundaan pembahasan Raperda APBD atau penundaan pembahasan terhadap Perda itu sendiri.

"Ada sanksi yang lebih jelas agar (aturan netralistas ASN) ini tidak disepelekan. Jadi selama ini ketika di daerah ada ASN yang punya interes (dalam berpolitik) maka akan ada konflik kepentingan dengan mencari - cari pembenaran. Dibilang UUnya abu - abu, padahal nggak ada itu. Aturannya sudah jelas kok," tegasnya.

Sebagai catatan, dasar hukum netralitas ASN berasal dari 5 sumber, UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, UU 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Partai Politik, PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajenen PNS.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :