Rekomendasi

Tantangan Berat Cegah Bullying Siswa, Guru Butuh Perlindungan Profesi

Kamis, 05 Maret 2020 : 19.54
Published by Hariankota
SOLO - Kasus perundungan atau bullying siswi disebuah sekolah di Purworejo beberapa waktu lalu menjadi momentum Pemprov Jateng untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan melibatkan semua elemen masyarakat agar bisa merancang sistem pendidikan yang jauh lebih baik.

Sentuhan revolusi mental yang kuat diperlukan untuk mencegah bullying di sekolah dengan mengoptimalkan peran guru.

Mereka diminta untuk senantiasa mengawasi perilaku siswa-siswanya, karena kasus perundungan biasanya berawal dari ketidakdisiplinan yang terus menerus dibiarkan.

"Sekolah jangan seperti pemadam kebakaran, baru bertindak setelah ada kejadian. Ini nggak boleh. Pak Gubernur meminta agar sekolah menjalankan fungsi pencegahan dengan pendidikan karakter," kata Kabid Pengembangan SMK Disdikbud Pemprov Jateng, Hari Wulyanto dalam acara dialog bersama parlemen menyikapi bullying di sekolah yang digelar di Alana Hotel, Solo, Kamis (5/3/2020)

Hanya saja seiring dinamika pengetahuan masyarakat, guru yang menjadi tumpuan utama dalam pencegahan bullying, seringkali masih mengalami kekerasan berupa ancaman, intimidasi, bentakan hingga pemukulan.

Ironisnya, sikap tidak terpuji itu justru diterima guru dari orangtua yang anaknya dididik guru.

Hal itu oleh pengamat pendidikan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara (UVBN) Sukoharjo, Dewi Kusumaningsih yang juga narasumber dalam dialog mengatakan, sebagai sebuah profesi guru butuh perlindungan dari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas keprofesiannya, terutama untuk mencegah bullying.

"Saya mencermati fenomena beberapa kasus dimana guru -guru menjadi tersangka. Ini seolah - olah hanya satu unsur saja yang salah, yakni gurunya. Dan dia (guru-Red) menjadi sendirian (tanpa ada perlindungan dari institusi), padahal guru itu kan punya PGRI," ujar Dewi kepada hariankota.com usai dialog.

Dari dialog ini, dia berharap PGRI dapat berperan dalam memberikan perlindungan kepada guru secara maksimal seperti yang dilakukan oleh lembaga atau institusi lainnya selama ini.

Dengan adanya perlindungan, setidaknya guru tidak lagi merasa takut ketika mendisiplinkan murid sesuai profesinya.

"Saya berharap PGRI ini mempunyai sebuah formulasi yang benar - benar dapat membuat suatu perlindungan bagi guru - gurunya. Dan (formulasi) itu nanti bisa di audensikan ke DPR atau pemerintah. Jadi kalau ada guru yang terjerat kasus maka harus ada pendampingan hukum atau advokasi khusus untuk guru," ujarnya.

Selama ini setiap ada kasus bullying, kekerasan di sekolah, selalu guru yang menjadi kambing hitam untuk menjadi tersangka utamanya. Perlindungan profesi guru oleh Dewi dinilai belum sepenuhnya dijalankan oleh organisasi PGRI.

"Masyarakat selalu menyalahkan pihak sekolah dalam hal ini gurunya. Makanya PGRI selayaknya dapat menguatkan moral atau mensupport guru saat mengalami kasus yang berkaitan dengan profesinya. Semua tidak harus berakhir dengan laporan ke Polisi. Harus bisa dipilah -pilah," tegasnya.    

Sebagai catatan, secara yuridis berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, dan ditegaskan dengan PP No. 74 tahun 2008, guru diakui sebagai sebuah profesi.

Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas dan berhak mendapat perlindungan. 


Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :