Rekomendasi

Gelombang PHK Menghadang, THR Buruh Terancam Tak Terbayar

Kamis, 09 April 2020 : 22.09
Published by Hariankota
SUKOHARJO -  Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah global virus korona (Covid-19) mulai terjadi di sejumlah daerah. Diluar Ibukota Jakarta, di Sukoharjo juga sudah terjadi dan bahkan mengancam puluhan ribu buruh lainnya hingga muncul kekhawatiran Tunjangan Hari Raya (THR) tak terbayarkan.

Mengingat bulan Ramadan dan Lebaran sudah di depan mata, terhambatnya kegiatan ekonomi selama satu bulan terakhir ini, oleh sejumlah kalangan penggiat sosial dan aktivis buruh, seharusnya tidak dijadikan alasan para pengusaha mengelak dari kewajiban membayar THR.

Penggiat Sosial yang juga Ketua LAPAAN RI, BRMH Kusumo Putro menyebut, dalam rentang 9 bulan sebelumnya, sudah banyak keuntungan yang telah diambil pengusaha. Sehingga, aturan membayar THR semestinya tetap harus dilaksanakan.

"Momen lebaran biasanya tidak bisa dipisahkan dari terjadinya perputaran uang besar, ini peluang untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang didominasi buruh. Salah satu caranya dengan memberikan stimulus lebih," katanya kepada hariankota.com, Kamis(9/4/2020).

Menurutnya, dalam kondisi sulit sekalipun mestinya THR diberikan penuh, bahkan kalau bisa ditambah untuk meningkatkan daya beli pekerja. Termasuk untuk mengantisipasi jika wabah korona masih berlangsung hingga tiga bulan kedepan.

"Wabah korona baru satu bulan terakhir terasa dampaknya, jadi nggak fair itu jadi alasan pengusaha untuk mengelak memberikan THR secara penuh. Itu (THR-Red) sudah rutinitas tahunan. Harus jauh-jauh hari dianggarkan dari keuntungan yang diperoleh setiap bulannya," ujarnya.

Kusumo mempersilahkan para pengusaha meminta kelonggaran kepada pemerintah tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak, tapi  jangan banyak berdalih karena permasalahan wabah korona kemudian manja untuk tidak memberikan apa yang harusnya menjadi hak buruh.

"Bukan hanya persoalan THR, saat ini sudah ada informasi perusahaan yang melakukan PHK. Ini pemerintah daerah harus segera bertindak untuk mengingatkan kewajiban pengusaha. Jangan sampai korona dijadikan kambing hitam untuk menghindari tanggung jawab," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Bahtiar Zunan, saat dikonfirmasi tentang adanya gelombang PHK membenarkan, bahwa sudah ada buruh yang terkena PHK di Sukoharjo.

"Ya, Sukoharjo juga ada karyawan di PHK karena dampak korona. Terbanyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang furniture, jumlahnya ada 643 orang," ungkapnya.

Sementara, diluar itu Zunan menyebut  juga ada pekerja atau karyawan perusahaan garmen yang dirumahkan selama 18 hari sebanyak 42 orang dengan masih mendapat gaji 25 % dari UMK Sukoharjo.

"Kemudian ada 72 karyawan hotel dan 11 karyawan sebuah klinik juga terimbas hingga terpaksa di rumahkan. Total keseluruhan ada 685 kena PHK, dan 167 orang dirumahkan. Dan ini dimungkinkan masih bisa bertambah, juga bisa berkurang seiring dengan berjalannya waktu," tuturnya.

Menyinggung tentang tanggung jawab para pengusaha untuk memberi pesangon maupun THR, Zunan mengaku saat ini telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jateng terlebih dulu sambil menunggu perkembangan.

"Kami terus melakukan koordinasi dan terus melakukan pengawasan dan pendataan," pungkasnya.

Reporter; Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Mahardika

Share this Article :