Rekomendasi

Kejari Sukoharjo : Perppu Nomor 1 / 2020 Tak Membuat Pejabat Bebas Kontrol

Sabtu, 18 April 2020 : 17.52
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 memicu pro kontra di masyarakat.

Ada anggapan, Perppu diterbitkan hanya akan memberi kekebalan hukum kepada penyelenggara negara. Perppu dinilai memberi perlindungan hukum yang tidak sesuai UU.

Disebutkan dalam Pasal 27, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Di Sukoharjo, untuk percepatan penanganan wabah korona, Pemkab melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan menggeser anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Total anggaran yang disiapkan Rp 65 miliar diambilkan dari pos dana tak terduga.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Tatang Agus Volleyantono menyampaikan, meski penganggaran sudah sesuai Perppu, namun jika pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang didasari niat tidak baik maka perbuatan itu tetap dapat dipidanakan.

"Betul (dilindungi) sesuai Pasal 27 Perppu . Tapi itu bukan berarti terus (pejabatnya) bebas kontrol seenaknya sendiri mengunakan anggaran," kata Tatang menjawab pertanyaan hariankota.com, Sabtu (18/4/2020).

Tatang pun meminta agar masyarakat mencermati bahwa yang dimaksud dalam Pasal 27 Perppu No.1/2020 itu masalah keperdataan dan tata usaha negara. Untuk masalah pidana, ia menegaskan tetap bisa diterapkan jika terjadi penyimpangan.

"Namun, (mencegah terjadinya penyimpangan) ada perintah dari Jaksa Agung untuk kami mendampingi pelaksanaan refocusing maupun realokasi anggaran di Pemkab masing - masing. Jadi kami sedapat mungkin akan mengawal dan memaparkan apa yang menjadi kebijakan Bupati," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, RM Suseno Wijayanto mengatakan, dari total anggaran Rp 65 miliar yang telah disiapkan, sebagian besar untuk jaring pengaman sosial dampak wabah Covid-19.

"Digunakan untuk pengadaan kebutuhan pokok bagi warga terdampak wabah korona terutama para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan," urainya.

Nantinya kebutuhan pokok atau sembako yang diberikan, berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan mi instan. Adapun untuk penyalurannya menunggu selesainya pendataan di setiap kecamatan.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk operasional dan pengadaan prasarana medis seperti, alat pelindung diri (APD) dan masker untuk paramedis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Ada dua fokus utama penanganan wabah korona. Pertama kesiapan sumber daya manusia ditunjang prasarana memadai. Kedua dampak sosial ekonomi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah," pungkas Suseno.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :