Rekomendasi

Pemkot Tangsel Tak Setuju Soal Penutupan Pom Bensin Untuk Efektivitas PSBB

Senin, 06 April 2020 : 19.51
Published by Hariankota
TANGSEL - Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan beberapa polemik di daerah, salah satunya Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ditengah polemik, beberapa kalangan menganggap penutupan pom bensin guna efektivitas PSBB terjadi di masyarakat seperti yang diterjemahkan dalam Pasal 13 dalam Permenkes. Soal wacana itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan tidak setuju dengan adanya isu tersebut.

"Kami tidak setuju jika pom bensin ditutup. Kami akan mempedomani Permenkes dan aturan-aturan lainnya," kata Benyamin saat diwawancara, Senin (6/4/2020).

Soal penerapan pembatasan Moda Transportasi dalam pasal tersebut, Benyamin menyatakan hal itu belum akan diterapkan di wilayahnya.

"Kami belum sampai ke pembatasan transportasi seperti itu. Sebelum diusulkan ke Menkes, Walikota harus membuat kajian yang matang tentang berbagai hal, pasal 3 PP nomor 21 tahun 2020, ada 10 jenis aspek yang harus dipertimbangkan," tambahnya.

"Walikota sudah meminta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membentuk tim kecil untuk melakukan kajian, berdasarkan masukan-masukan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tandasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bappeda Kota Tangsel Eki Herdiana belum dapat memberikan keterangan soal kajian penerapan terhadap Permenkes nomor 9 tahun 2020. Keterangannya akan ditayangkan jika wartawan sudah dapat mengkonfirmasi.



Reporter: Arie Kristianto
Penulis: Arie Kristianto
Editor: Gunadi


Share this Article :