Rekomendasi

Surat Edaran Sekda Rawan Jadi 'Bancakan', LIRA Tangsel: BPK Harus Turun Tangan

Kamis, 09 April 2020 : 19.23
Published by Hariankota
TANGSEL - Surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bernomor 443/1012/BAPPEDA tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pencairan Belanja Daerah dan Penyertaan Modal, rawan menjadi 'bancakan', jika tidak diawasi dengan ketat.

Hal itu (rawan jadi 'bancakan') dikatakan Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangsel Sigit Sungkono dalam keterangan resminya kepada wartawan.

"LIRA Kota Tangsel meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK Provinsi (BPKP), untuk segera mengaudit seluruh penggunaan anggaran pada APBD Tangsel Tahun Anggaran 2020, baik yang di gunakan untuk pencegahan covid 19 atau belanja wajib dan lainnya yang dijalankan mulai dari kelurahan, kecamatan dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Sigit, Kamis (9/4/2020).

Menurutnya, ditengah pandemi corona seperti yang terjadi saat ini dan arahan Presiden untuk bekerja dirumah, membuat penundaan pencairan dan pembayaran tersebut, menjadi rawan karena tidak ada yang mengawasi.

"Pertanyaan saya sederhana, bagaimana pertanggung jawaban APBD Tangsel yang kurang lebih 4 Triliun Rupiah? Ini juga harus segera diantisipasi penyalahgunaan APBD Tangsel yang mengarah pada penanganan covid 19, karena tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi anggaran, yang dilakukan oleh oknum pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Tangsel," tambahnya.

Sigit menegaskan, hal ini penting dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar, masyarakat mengetahui berapa jumlah serapan anggaran yang digunakan untuk pencegahan Virus Corona atau Covid-19 dan mana yang bukan.

"Ini penting untuk dilakukan Pemkot Tangsel, agar masyarakat tahu berapa anggaran yang terserap dan yang belum terserap? Berapa jumlah keuangan daerah saat semua kegiatan dihentikan oleh surat edaran itu? Dan, anggaran yang mana serta berapa jumlahnya yang digunakan untuk penanganan Covid 19," tegasnya.

"Kami juga meminta kepada Pemkot Tangsel dalam hal ini Sekda, agar segera membuat aturan yang jelas terkait surat edaran itu, serta merinci berapa jumlah keberadaan dana di masing-masing OPD saat ini setelah surat edaran itu diberlakukan untuk mengantisipasi manipulasi anggaran yang dilakukan oleh oknum ASN Tangsel, terkait Penanganan Covid-19," tandasnya.

Seperti diketahui, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany telah mengajukan kepada Pemerintah Pusat, akan menjalankan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



Reporter: Arie Kristianto
Penulis: Arie Kristianto
Editor: Mahardika


Share this Article :