Rekomendasi

Wacana PSBB Ditolak Bupati

Selasa, 21 April 2020 : 19.03
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Ketua gugus tugas penanggulangan virus corona (Covid-19) yang  juga bupati Karanganyar, Juliyatmono, menolak dengan tegas, jika diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), diterapkan di wilayahnya. Penerapan PSBB tersebut memiliki persyaratanyang cukup ketat dan akan sangat berdampak dari sisi perekonomian masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan bupati kepada hariankota.com, serta awak media lain, Selasa (21/04/2020). Menurut bupati, yang paling tepat dilakukan saat ini, adalah pengetatatn dan disipilin bagaimana mencegah dan memtusu mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

“ Secara pribadi saya menolak. Persyaratannya cukup ketat. Kedua masyarakat belum disiplinPenegakan hukum tidak ada, dan hanya  himbauan saja. Saya lebih setuju jika menggunakan pengetatan secara bersama dan disiplin bagaimana memutus matarantai Covid-19 ini,” jelas bupati.

Pengetatanan yang dimaksud, menurut bupati adalah disiplin. Aktifitas masih berjalan, sehingga aspek ekonomi tidak lumpuh. Hal ini, ujar bupati,  sudah kita lakukan di Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang. Buka seluruh desa yang di PSBB, tapi hanya wilayah terdampak saja.

Dijelaskan bupati, yang  paling substansial jika PSBB ini diterapkan  adalah soal ekonomi. Perekonmian masyarakat, tegas bupati, menjadi amat terpuruk, jika akses dibatasi.

“ Mereka (warga, red) akan menuntut pemerintah. Warga dilarang berkatifitas secara ekonomi, tentu mereka akan meminta kompensasi. Ini yang harus dipertimbangkan, yakni masalah anggaran,” tukasnya.

Ditambahkan bupati, jika harus menerapkan PSBB, jangan hanya satu wilayah tertentu, namun seluruh wilayah Jawa Tengah.

“ Kalau mau PSBB ya seluruh wilayah Jawa Tengah. Kita semua kompak menutup akses keluar masuk ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Tapi persoalannya lagi adalah soal anggaran. Apakah kita mampu,” pungkasnya.


Jurnalis : Iwan Iswanda
Editor : Mahardika

Share this Article :