Rekomendasi

Bansos Dampak Korona Rawan Dipolitisasi, Ini Himbauan Bawaslu

Senin, 04 Mei 2020 : 19.41
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Temuan foto salah satu kepala daerah menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus korona (Covid-19) beberapa waktu lalu memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos menjelang Pilkada 2020.

Di Kota Makmur, merespon atas polemik itu, Bawaslu Sukoharjo mengimbau semua pihak tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung mendompleng kegiatan penyaluran bansos di tengah wabah virus korona.

“Kami tidak membatasi atau melarang Kepala Daerah, Dinas atau intansi dan tokoh masyarakat memberikan bantuan atas dasar pertimbangan kemanusian,” kata anggota Bawaslu Sukoharjo Kordiv. Hukum, Humas dan Hubungan Lembaga, Muladi Wibowo, Senin (4/5/2020).

Bawaslu meminta, penggunaan anggaran negara atau anggaran publik lainnya untuk tidak dimanfaatkan dan disisipi dengan menambahkan gambar/foto, stiker, nama tokoh publik yang sedang/akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon (balon) Bupati atau Wakil Bupati

"Sesuai kebijakan Bawaslu RI, kami tetap melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran selama pandemi korona ini dalam kaitannya pelaksanaan Pilkada. Kami juga mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi," ujar Muladi.

Menurutnya, potensi dugaan pelanggaan bisa dilakukan oleh, balon Bupati atau Wakil Bupati yang telah mendapatkan rekomendasi parpol, petahana yang mencalonkan kembali, maupun tokoh masyarakat yang telah mendaftarkan diri maju Pilkada kepada parpol.

"Mereka semua berpotensi melakukan dugaan kampanye terselubung selama pandemi virus korona. Oleh karenanya, kami lakukan pengawasan,” jelas Muladi melalui rilis kepada hariankota.com.

Ditegaskan, jika dalam proses pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan penangganan dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Apabila dugaan pelanggaran itu mengandung unsur dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya, maka akan diteruskan kepada instansi yang berwenang, sesuai Pasal 30 huruf e UU nomor 10 tahun 2016," tandasya. 

Jurnalis : Sapto NugrohoEditor : Mahardika

Share this Article :