Rekomendasi

Harapan Buruh di Tengah Pandemi Covid-19

Jumat, 01 Mei 2020 : 18.14
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Dalam kurun waktu dua bulan  terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sereta merumahkan para karyawan di sejumlah perusahaan di Karanganyar, terus terjadi. 

Keputusan untuk melakukan PHK dan merumahkan karyawan ini terpaksa dilakukan, sebagai akibat pandemik Covid-19.

Ketua DPD FKSPN, Hariyanto, ditemui hariankota.comusai pembagian sembako dalam rangka hari buruh yang dilakukan oleh Polres Karanganyar di Monumen Ibu Tien Soeharto, Jumat (01/05/2020) mengaku cukup prihatin dengan semakin banyaknya karyawan yang diPHK dan dirumahkan sebagai dampak pandemik Covid-19. DPD FKSPN berharap, para pengusaha untuk tidak mudah melakukan PHK,  kepada para karyawannya.

“Sebisa mungkin karyawan dirumahkan dulu, jangan di PHK. Ketika ekonomi bangkit merek dapat dipekerjakan kembali,” ujarnya.

Terhadap karyawan yang terlanjur di PHK,  Hariyanto  meminta kepada perusahaan  untuk dapat memenuhi segala hak karyawan, termasuk pesangon sebagaimana yang diatur dalam UU ketenagakerjaan.

“ Jika memang harus di PHK, perusahaan harus memenuhi seluruh hak karyawan. Kita akan melakukan pengawalan,” tegasnya.

Disisi lain, Hariyanto menjelaskan, dalam rangka memperingati hari buruh sedunia tanggal 1 Mei 2020, seluruh elemen dan organisasi pekerja di seluruh wilayah Jawa Tengah, tidak melaksanakan aksi.

“ Karena saat ini sedang terjadi pandemik Covid-19, kita tidak melakukan aksi apapun dalam memperingati hari buruh sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hanya saja, yang perlu kami tegaskan, dalam momen hari buruh internasional ini, kami kembali mendesak kepada pemerintah agar  Omni Bus Law RUU Cipta Kerja dibatalkan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Karanganyar, Endang Muryani, ketika dihubungi hariankota.com, melalui telepon selularnya, Jumat (01/05/2020), meminta Pemkab Karanganyar agar lebih jeli dan tanggap atas situasi saat ini, dimana banyak pekerja yang di PHK dan dirumahkan.

Sesuai arahan presiden, menurut Endang Muryani,  kepala daerah seharusnya lebih jeli dalam melakukan pendataan warga masyarakat yg berhak mendapatkan bantuan sosial, salah satunya warga yang menjadi korban PHK.

Dengan  banyaknya warga yang terdampak, dan  membutuhkan anggaran yang cukup besar, bukan menjadi alasan Pemkab Karanganyar   untuk tidak memberikan bantuan kepada mereka. Pasalnya, tegas Endang,  pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan regulasi mengenai  pergeseran anggaran untuk penanganan covid 19.

“ Yang perlu saya tegaskan,  tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak memperhatikan  ataupun memberi perhatian kepada warga yang terkena PHK sebagai akibat pandemik Covid-19,” tegasnya.

Reporter: Iwan Iswanda
Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Kadek Arya Wiguna


Share this Article :