Rekomendasi

Soal Penerima BLT : Dewan Minta Agar Dilakukan Pendataan Secara Konkrit

Senin, 04 Mei 2020 : 19.48
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar, meminta Pemkab setempat agar melakukan pendataan secara konkrit terhadap warga yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT), baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun yang berasal dari dana desa.

Penegasan tersebut disampaikan wakil ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, kepada hariankota.com, Senin (04/05/2020). Menurut Rohadi, sesuai dengan regulasi yang ada, warga yang meneriam BLT yang berasal dari dana desa, secara otomatis tidak dapat menerima bantuan yang sama, yang berasal dari Kemensos atau warga yang masuk dalam daftar program Keluarga harapan (PKH).

“ Agar tidak terjadi penerima ganda, kami minta agar dilakukan pendataan secara konkrit, siapa yang telah menrima bantuan dari Kemensos dan dari dana desa, harus dipisahkan. Saya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat, untuk tetap mengawal data ini, sehingga BLT yang disalurkan tersebut, tepat sasaran,” katanya.

Disisi lain, Rohadi juga mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima, warga yang tercatat dalam program PKH yang telah diajukan ke Kemensos, ternyata masih menggunakan data lama. 

Padahal, menurut Rohadi, data penerima program PKH tersebut, telah dirubah dan ada penambahan warga penerima manfaat. Bahkan, ujar Rohadi, data tersebut telah dilakukan verifikasi di tingkat kabupaten.

“ Sebenarnya sudah dilakukan perubahan data, baik penggantian dan penambahan warga penerima manfaat. Hanya saja, data yang dikeluarkan pusat, masih saja  menggunakan data penerima lama. Ini akan menimbulkan persoalan. Kami minta agar  dinas terkait, dalam hal ini, Dinas Sosial, segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk melakukan pendataan ulang,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, menegaskan, pemberian bantuan, baik BLT maupun berbagai jenis bantuan lainnya yang akan diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19, jangan sampai menimbulkan persoalan baru.

“ Pemberian bantuan jangan sampai salah sasaran yang justeru akan menimbulkan persoalan baru.  Jika memang masih dirasa kurang, Pemkab dapat memberikan bantuan kepada warga melalui pengalihan anggaran. Sehingga tidak ada lasana bagi Pemkab untuk tidak memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19,” tukasnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki, menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap warga yang akan menerima bantuan. Pendataan ini dilakukan,ujarnya agar tidak terjadi penerima  bantuan ganda.

“ Kita terus melakukan pendataan. Kita berharap, pendataan segera selesai dalam waktu dekat,” kata dia.

Reporter: Iwan Iswanda
Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Gunadi


Share this Article :