Rekomendasi

LAPAAN RI Desak DPR RI Gelar RDP Kenaikan Iuran BPJS Disiarkan Langsung

Minggu, 17 Mei 2020 : 16.15
Published by Hariankota
SOLO - Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI mendesak DPR RI memanggil Menkes dan Direksi BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka terkait kenaikan iuran.

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik, RDP juga diminta disiarkan secara langsung melalui saluran tv nasional agar dapat dilihat masyarakat.

"Publik perlu tahu alasan kenaikkan iuran ditengah pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini, saya rasa keputusan (menaikan iuran) itu tidak tepat," kata Ketua Umum LAPAAN RI, BRM Kusumo Putro kepada hariankota.com, Minggu (17/5/2020).

Pria yang juga pendiri sekaligus Ketua Umum Relawan Jokowi - Amin Daulat Indonesia (JADI) pada Pilpres 2019 lalu ini menilai, pemerintah tidak peka melihat kondisi kehidupan ekonomi masyarakat saat ini.

"Wabah Covid-19 telah menghantam sektor ekonomi semua lapisan. Yang miskin makin miskin, yang semula mampu sekarang banyak terkena PHK, dirumahkan tanpa pesangon. Orang miskin baru bermunculan karena usahanya tutup ikut terdampak," tuturnya.

Sekarang, kata Kusumo, daya beli masyarakat terjun bebas sehingga keputusan kenaikan iuran BPJS telah membuat kekecewaan banyak kalangan. Atas kondisi ini, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan gugatan.

"Kami berencana melakukan Class Action (gugatan kelompok) bersama masyarakat yang merasa kecewa terkait keputusan tersebut. Namun begitu, kami akan lihat dulu DPR RI bagaimana sikapnya,"ujarnya.

Ia berharap para legislator di Senayan, khususnya Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan segera bersikap dengan mengambil langkah mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Anggota DPR itu kan representasi suara rakyat, maka dalam situasi seperti ini tidak boleh diam. Ini rakyat yang dibawah mulai panas. Harus segera dibikin adem," tegasnya.

Hal senada sebelumnya juga dikatakan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo saat ditemui sejumlah awak media, Kamis (14/5/2020) kemarin. Bahkan ia mengaku dibuat bingung dengan besaran iuran BPJS Kesehatan yang baru tersebut.

"Karena keputusan MA belum dijalankan, tapi sudah ada aturan baru, ini membuat pemda bingung. Kami harus bayar Rp 42 ribu atau Rp 35 ribu?" tuturnya.

Selain itu, menurut Rudy, ada yang harus diluruskan soal Perpres yang disebut berlaku sejak ditandatangani Presiden. Namun, di dalam perpres justru tertulis berlaku pada tahun 2021.

"Ini mesti harus diluruskan dulu," ucapnya sekaligus juga berharap agar Presiden Jokowi meninjau kembali keputusan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020.

Dalam putusan itu tercantum rincian kenaikan iuran, yaitu peserta kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 per orang/bulan dan kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per orang/bulan.

Sementara peserta mandiri kelas III, tetap membayar Rp 25.500 karena pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 dari nilai kenaikannya Rp 42.000. Namun pada 2021, subsidi untuk peserta mandiri kelas III turun menjadi Rp 7.000 sehingga iurannya menjadi Rp 35.000 per orang/ bulan.

Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :