Rekomendasi

Sepakat Ajukan PSBB di Hadapan Khofifah, Bupati Malang Masih Ragu

Minggu, 10 Mei 2020 : 23.30
Published by Hariankota
SURABAYA – Malang raya akhirnya resmi mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyeberan corona. Hal ini setelah tiga kepala daerah di Malang raya diundang rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jatim.

Walikota Malang Sutiaji menegaskan kesiapan kota Malang penerapan dan pentingnya pemberlakuan PSBB.

"Jadi kami melihat persiapan dari ini, ada tidak ada PSBB memang kami sudah siap PSBB,” ujar Sutiaji pada Sabtu di Gedung Grahadi Surabaya.

Menurutnya, pertimbangan PSBB karena telah ditemukan transmisi lokal virus yang membuat penyebaran kian masif sehingga perlu ada penanganan yang cepat.

“Saya mengajukan tiga dasar yang pertama adalah peningkatan kasus signifikan, kedua penyebaran dan yang ketiga adalah transmisi lokal, sudah memenuhi semua sehingga kami mengajukan PSBB" ujarnya.

"Belajar dari surabaya raya insya allah nanti akan kami detailkan lagi terkait kedisiplinan dan punishment" imbuh pria kelahiran Lamongan ini.

Sementara itu Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Batu Muhammad Chori mengakui bila pertemuan tiga kepala daerah dengan Gubernur Jawa Timur tadi telah disepakati adanya penerapan PSBB di Malang raya.

“Secara kebijakan sudah diambil yaitu Malang Raya bersepakat mengajukan usulan PSBB, direncanakan surat pengajuan akan disampaikan oleh Ibu Gubernur ke Kemenkes Minggu,” ucap Chori melalui keterangan tertulisnya.

Namun pengajuan PSBB tersebut lagi – lagi menunggu usulan pengajuan dari Kabupaten Malang.

“Tadi tinggal menunggu usulan pengajuan PSBB Kabupaten Malang. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat teknis tentang pelaksanaan PSBB Malang Raya jam 15.00 WIB,” tukasnya.

Di sisi lain Bupati Malang Sanusi tampak masih cukup ragu dalam pengajuan PSBB kali ini. Sanusi bahkan meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk penerapan PSBB tidak secara menyeluruh.

‘’Tapi, untuk kabupaten kayanya tidak semuanya di PSBB. Hanya yang benar-benar zona merah saja.  Mungkin hanya 10 kecamatan saja yang PSBB. Yang 23 tidak PSBB, seperti Gresik,” pungkasnya.


Reporter: Miadaada
Penulis: Miadaada
Editor: Gunadi


Share this Article :