Rekomendasi

Diskusi Virtual, Ekonom : Siapapun Rezimnya, Pasti Butuh Omnibus Law

Selasa, 30 Juni 2020 : 17.24
Published by Hariankota
SOLO - Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi semakin relevan untuk dilakukan setelah Covid-19 terjadi.

"Ini demi menarik kembali investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang baik dari dalam ataupun luar negeri," kata ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim dalam diskusi virtual yang diselenggarakan PWI Solo, Selasa (30/6/2020).
.
Melalui diskusi yang dipandu Ketua PWI Solo Anas Syahirul ini, Lukman menegaskan, saat ini siapapun rezimnya atau pemimpinnya pasti harus dan memerlukan penyederhanaan Undang-Undang (UU) serta aturan yang ada.

"Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor baik dalam dan luar negeri," kata Lukman kepada hariankota.com dan awak media lain yang ikut dalam diskusi.

Sejak masa reformasi, perlu diakui bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia ini cukup carut marut. Hal ini perlu diselesaikan dengan cara yang di luar kebiasaan.

"Omnibus Law ini bisa disebut cara yang "big bang" atau mengubah secara besar-besaran. Memangkas ketentuan yang tidak pro pasar secara besar - besaran," ujar Lukman.

Penyelesaian dengan cara diluar kebiasaan ini, fokusnya tentu memberikan jaminan kemudahan kepada investor baik dalam dan luar negeri.

"Upaya menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi ini, memang tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), memang biasanya selalu mencoba mengambil kebijakan baru yang terkadang sulit untuk dilakukan," tuturnya.

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jokowi memang sering menyelesaikan isu-isu yang selama ini tidak pernah disentuh dan diselesaikan. Hal itu sudah terlihat pada periode pertama, permasalahan infrastruktur mulai diselesaikan.

"Di periode kedua ini, masalah regulasi yang berbelit-belit juga coba diselesaikan melalui RUU Cipta Kerja ini, dimana juga  berpeluang menjadi payung hukum untuk memberikan insentif bagi para pengusaha dan pelaku UMKM," ujarnya.

Lukman berpendapat, insentif seperti kemudahan perizinan, pengurangan pajak, dan insentif yang lain bisa berkembang di masa setelah pandemi Covid-19 ini.

"Sounding adanya RUU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan gairah pembenahan regulasi di Indonesia. Pastinya ini jadi daya tarik bagi para investor," tutupnya.

Selain Lukman Hakim, diskusi virtual juga menghadirkan pembicara pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setiawan yang membahas tentang peluang bisnis baru di era tatanan hidup baru, atau new normal.

"Sekarang ini, jenis pekerjaan yang berlangsung dalam jangka panjang akan menjadi masa lalu. Orang akan mulai bekerja dengan masa kontrak dengan jangka waktu tertentu," ucapnya.

Hal itu terjadi lantaran wabah Covid-19 telah merubah perilaku konsumen. Banyak aktifitas work from home (WFH), orang kemana- mana membawa perlengkapan pelindung kesehatan sendiri. Dari masker, hand sanitizer, vitamin, bahkan membawa alat makan sendiri.

"Gaya hidup ini memicu munculnya berbagai layanan bisnis baru, seperti katering online oleh pelaku bisnis restoran yang sekarang ini mengalami penurunan jumlah pengunjung," sebutnya.

Ada kecenderungan media tv bakal menjadi boomimg, baik siaran tv konvensional maupun tv online seperti Youtube. Di era new normal, masyarakat lebih berempati pada perubahan pola dari konvensioanl ke era yang berbasis teknologi.

"Jadi tanpa RUU Cipta Kerja pun, landscape (ekonomi) sudah berubah dengan sendirinya," pungkasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Rahayuwati

Share this Article :