Rekomendasi

DPRD Desak Bupati Karanganyar Juliyatmono Menutup 21 Obyek Wisata Yang "Ngemplang Pajak dan Retribusi"

Selasa, 09 Juni 2020 : 18.30
Published by Hariankota
KARANGANYAR-DPRD Kabupaten Karanganyar geram terhadap ulah 21 pengusaha pariwisata yang tidak mau berikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah PAD.

Tak pelak DPRD meminta ke 21 obyek wisata itu agar menutup usahanya jika sampai September tetap tidak berikan kontribusi berupa pajak dan retribusi untuk PAD APBD Karanganyar.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko meminta Bupati Juliyatmono bertindak tegas menekan agar 21 obyek wisata itu membayar kewajibannya.

"Kalau selama wabah Covid 19 kita maklum karena mereka sepi bahkan tutup operasional. Tapi kalau ini sudah masuki new normal tapi tetap saja tidak mau bayar pajak dan retribusi ya silahkan tutup saja" tandasnya.

Menurut Tony diperkirakan Akhir Juli Agustus Covid selesai maka obyek wisata akan dibuka kembali sehingga sudah sewajarnya mereka juga harus bayar pajak dan retribusi.

Bahkan Tony mengakui memang bupati kesulitan menarik pajak karena obyek wisata itu kebanyakan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB serta menempati lahan milik Perhutani.

Namun, lanjut Tony apapun itu lahan berada terletak di Kabupaten Karanganyar sehingga tidak fair jika obyek itu kemudian bebas pajak dan retribusi.

"Ini artinya 21 obyek wisata tersebut tidak hanya melanggar aturan tetapi juga tidak memberikan azas manfaat bagi Pemkab Karanganyar" lanjutnya.

Padahal potensi penerimaan pendapatan dari usaha wisata ini cukup besar ya asumsi 10% dari jumlah total PAD sektor pariwisata APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.1 miliar.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono berjanji segera tertibkan 21 obyek wisata tersebut. Hanya saja bupati akan lakukan secara persuasif karena mereka juga dalam situasi sulit akibat Covid 19.

"Prinsipnya akan saya tertibkan untuk mau bayar pajak dan retribusi meski perlu dialog sebab lahan itu milik Perhutani yang terletak Di Karanganyar" ujarnya.

Bupati mengupayakan pada Tahun 2020 akhir pajak dan retribusi bisa disetor ke pemkab. "Karena ini menyangkut PAD maka tetap akan kita kejar" tandasnya.

Sebagaimana  sebanyak 21 obyek pajak di Karanganyar tidak bayar pajak dan retribusi.

Sedangkan 4 item yang bisa dipungut pajak adalah dari sektor hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta retribusi parkir. Diketahui sudah 2 tahun ini tidak membayanya.

Reporter: Benny Suryono
Reporter: Benny Suryono
Editor: Jumali


Share this Article :