Rekomendasi

Dukung MUI, Umat Islam Solo Raya Nyatakan Sikap Tolak RUU HIP

Senin, 22 Juni 2020 : 18.11
Published by Hariankota
SOLO - Gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang merupakan RUU usulan DPR RI, kian meluas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan tegas menyatakan menolak RUU tersebut.

Mendukung atas sikap MUI, Umat Islam Solo Raya yang tergabung dalam Majelis Silaturrohmi Damai Negeriku (MSDN) sepakat menyatakan sikap dukungan dengan membubuhkan tanda tangan di kantor MUI Solo, Senin (22/6/2020).

Ada lima poin penyataan sikap yang dibacakan, KH Muhammad Halim dari Ponpes Ta'mirul Islam Mangkuyudan, Solo. Dan sebagai kebulatan sikap bersama itu, seluruh undangan yang hadir terdiri habaib, ulama dan tokoh masyarakat Solo Raya ikut menirukan.

Pertama, menolak RUU HIP yang diinisiasi DPR RI karena memiliki cacat substansi dan konstitusional sejak masih menjadi naskah akademik.

"Naskah akademik RUU HIP telah memanipulasi Keppres Hari Lahir Pancasila dengan menyatakan merupakan bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Hal ini adalah halusinasi," ucap KH Halim.

Kedua, sebut Halim, menegaskan bahwa 1 Juni adalah lahirnya "istilah Pancasila" bukan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Karena pada hari itu, Soekarno baru memperkenalkan istilah Pancasila dihadapan BPUPKI, dan belum disetujui sebagai dasar negara.

"Ketiga, mengajak seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai dan menolak gejala munculnya PKI gaya baru. Sejarah telah mencatat dua kali pemberontakan PKI," serunya.

Selanjutnya poin keempat, meminta kepada DPR RI melalui Baleg dan Panja RUU HIP supaya membatalkan, karena akan membuat turbulensi berkepanjangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"(RUU HIP) ini mendegradasikan Pancasila dan mengabaikan UUD 1945 yang akan membahayakan stabilitas NKRI," sebut KH Halim.

Dan yang terakhir, atau kelima, meminta kepada yang berwajib untuk mengusut inisiator RUU HIP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dinilai telah melanggar konstitusi.

"Jadi RUU HIP ini sepertinya ada yang mencoba "Nyolong laku" (mencuri jalan_Red). Ketika bangsa Indonesia tengah sibuk  mengatasi wabah Covid-19, tahu - tahu ada yang nyelonong ingin membuat tafsir Pancasila sesuai seleranya, " tutur KH Halim.

Menanggapi dukungan ini, Ketua MUI Solo KH Subari menyampaikan apresiasinya. Pada prinsipnya MUI telah sigap menolak RUU HIP, salah satu yang mendasari penolakan adalah tidak dimasukkannya Tap MPRS XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

"Ini adalah sikap spontan dari masyarakat untuk bersama - sama menyelamatkan bangsa ini. Dan perlu diketahui bahwa andil terbesar yang menjadi korban keganasan PKI di republik ini adalah umat Islam," tandas KH Subari saat ditemui hariankota.com usai acara 


Jurnalis : SaptoEditor : Mahardika

Share this Article :