Rekomendasi

Ketua AMPG Karangayar Desak Pemkab Bebaskan Retribusi Pedagang Tradisional dan Kaki Lima

Jumat, 19 Juni 2020 : 17.33
Published by Hariankota
KARANGANYAR-Ketua Angkatan Muda Partai Golkar AMPG Kabupaten Karanganyar Ilyas Akbar Almadani membuat gebrakan populer di tengah pandemi Covid 19.

Kali ini Ilyas mendesak Pemkab Karanganyar untuk bebaskan  retribusi  kepada seluruh pedagang tradisional dan seluruh pedagang kaki lima.

Bukan hanya itu saja Ilyas juga meminta Pemkab Karanganyat untuk membebaskan retribusi kepada pedagang pasar tiban termasuk pasar  Sabtu  dan Minggu yang berada di sekitar Alun-Alun Karanganyar.

Adapun waktu pembebasan itu sifatnya sementara yakni dimulai saat pelonggaran Covid 19 serta diberlakukannya new normal.

"Selama masa Covid walau sudah longgar dan new normal negara perlu hadir berikan kebijakan untuk wong cilik berupa pembebasan retribusi" tandasnya.

Ilyas yang juga putra Bupati Karanganyar mengatakan desakan pembebasan retribusi itu merupakan aplikasi riil bahwa Pemkab Karanganyar harus memiliki sense of crisis dalam setiap kebijakan selama pandemi Covid ini.

Apalagi sasaran pembebasan retribusi itu lanjut sangat menyasar karena diberikan pada pelaku usaha riil yakni pedagang yang notabene bisa berdampak sinergi untuk kestabilan ekonomi daerah.

"Bisa kita logika matematis pedagang berjalan laku dan beban retribusi dibebaskan tentu sangat meringankan mereka"

Untuk itu Ilyas meminta Pemkab Karanganyar bisa menseriusi desakan itu karena bagaimanapun pedagang tradisional adalah pilar ekonomi daerah.

"Memang jika retribusi dibebaskan akan ada pendapatan daerah yang hilang tapi ini kan sementara waktu karena pedagang benar-benar terpukul Covid 19" ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Kurniadi merespon ide tersebut karena idealnya pemkab memang harus tanggap terhadap guncangan ekonomi akibat Covid 19.

Hanya saja menurut Kurniadi sebaiknya bukan pembebasan retribusi itu karena belum ada regulasi yang membebaskan retribusi ataupun pajak.

"Idenya bisa kami pahami namun pemkab bukan sama sekali membebaskan retribusi melainkan berikan pelonggaran retribusi ataupun pelonggaran pajak" tandasnya.

Adapun bentuk pelonggaran itu adalah dengan cara Pemkab Karanganyar berikan penundaan waktu bayar retribusi, hapuskan denda akibat keterlambatan bayar retribusi serta pelonggaran memberikan ruang bagi wajib retribusi ajukan permohonan keringanan.

Reporter: Benny Suryono
Penulis: Benny Suryono
Editor: Mahardika


Share this Article :