Rekomendasi

Penuntasan Laporan Kasus PTSL Dinilai Jalan Ditempat, LAPAAN RI Siap Lapor Jamwas

Jumat, 05 Juni 2020 : 18.36
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Hingga hampir empat bulan berjalan setelah pelaporan, proses penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen PTSL 2019 dan dugaan penggandaan sertifikat di Desa Mojorejo, Bendosari, Sukoharjo belum ada kemajuan yang berarti.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo sebagai penerima laporan, oleh Ketua LAPAAN RI Jateng BRM Kusumo Putro selaku pihak pelapor, dinilai lamban dalam penanganannya. Terkesan ada upaya mengaburkan persoalan.

Jika tak ada progres sama sekali, upaya pencabutan laporan di Kejari Sukoharjo akan dilakukan, dan menaikkan laporan tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) serta Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta.

"Kami heran, ada kasus penyimpangan yang diduga pelakunya pejabat pemerintahan desa, tapi penegak hukumnya seperti tidak serius. Kami terus terang mempertanyakan kinerja penyidik kejaksaan," kata Kusumo kepada hariankota.com, Jum'at (5/6/2020).

Ia mengaku dalam melapor pada akhir Januari 2020 silam, sudah melampirkan bukti - bukti berupa data dan dokumen yang diyakini lebih dari cukup untuk dijadikan alat menjerat para pelaku ke ranah pidana.

"Apa karena nilai kerugian negara kecil sehingga laporan kami kurang mendapat perhatian. Ingat, PTSL ini adalah program Presiden Jokowi untuk masyarakat kecil. Mengabaikan kasus ini, sama saja telah mengabaikan program Presiden," tegasnya

Disebutkan Kusumo, ada temuan dan bukti 21 sertifikat ganda, yakni satu bidang tanah ada dua sertifikat. Bahkan diantara pemilik sertifikat ganda itu ada nama sejumlah perangkat Desa Mojorejo.

"Bukti lengkap, saksi yang diperiksa sudah ada 80 orang. Tapi kasus ini dibiarkan. Kami siap mengambil sikap karena ini masalah serius dan bukan tidak mungkin juga terjadi di desa atau propinsi lain di Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya Kasi Intel Kejari Sukoharjo Yoanes Kardinto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan melimpahkan berkas kasus tersebut sebagai kasus pidana ke Polres Sukoharjo.

"Untuk dugaan penyimpangan administrasi dan gratifikasi kami limpahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemkab Sukoharjo, tinggal menunggu hasilnya. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami ambil alih," ujarnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Nanung Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan adanya pelimpahan penanganan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen PTSL di Desa Mojorejo, Bendosari.

"Yang menangani penyidik Polsek Bendosari, tapi pada minggu ini kami menunggu disposisi untuk dilimpahkan ke reskrim Polres Sukoharjo," pungkas Nanung.


Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :