Rekomendasi

Coklit Data Pemilih, Petugas Dilarang Masuk Rumah Warga

Sabtu, 18 Juli 2020 : 17.10
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Berbagai cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut mencegah pergerakan penularan virus korona (Covid-19) dengan menjalankan prosedur protokol kesehatan di setiap tahapan menjelang Pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

Sesuai rekomendasi Gugus Tugas Covid-19, dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, oleh KPU kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak dibenarkan masuk kedalam rumah warga yang akan di coklit.

Prosedur itu juga dijalankan oleh KPU Sukoharjo melalui sebanyak 1.775 orang PPDP atau sesuai jumlah TPS yang telah diterjunkan ke masyarakat sejak 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Selain dibekali APD lengkap, mereka tidak dibenarkan masuk kedalam rumah warga sasaran coklit untuk menghindari potensi terjadinya kontak erat.

"Di PKPU memang tidak ada, tapi dasarnya SE KPU, dan prosedur ini sudah kami sampaikan kepada seluruh PPDP yang selesai rapid test dan hasilnya non-reaktif," kata Ita Efiyati, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan kepada hariankota.com saat mendampingi petugas coklit dirumah salah satu bacalon Bupati Sukoharjo, Joko "Paloma" Santosa, Sabtu (18/7/2020).

Dalam tahapan coklit ini, hal pertama yang dilakukan oleh PPDP adalah berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat, dalam hal ini adalah RT (Rukun Tetangga), atau wilayah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang menjadi tanggung jawab petugas coklit.

"Koordinasinya adalah memperkenalkan diri sebagai PPDP kemudian menyampaikan rencana kerja terkait pengcoklitan warga setempat," ujarnya.

Pelaksanaan coklit dirumah Joko Santosa yang juga anggota DPRD Sukoharjo Ketua Fraksi Gerindra ini, sesi tanya jawab tentang data anggota keluarga yang masuk atau belum terdaftar sebagai pemilih, berlangung di teras depan rumah disaksikan oleh Panwascam dan didampingi petugas PPK.

Joko pun mengapresiasi tahapan ini. Setidaknya sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran korona, antara petugas coklit dan warga yang akan dicoklit bisa saling menjaga jarak.

"Mengingat ini masih pandemi, kami meminta kepada dinas terkait, terutama Disdukcapil untuk melakukan upaya terobosan dalam layanan pencatatan penduduk. Tujuannya agar saat coblosan nanti, bagi penduduk yang belum rekam E-KTP namun usianya sudah memenuhi syarat untuk milih dapat terakomodir. Terutama para pemilih pemula," ucap Joko.

Meski saat ini ada aplikasi berbasis online sebagai sarana pendaftaran penduduk, namun dalam prakteknya masih diperlukan kehadiran secara fisik pemohon untuk melakukan perekaman data, dimana saat ini diberlakukan secara terbatas di kantor Disdukcapil kabupaten, dan beberapa kantor pembantu yang tidak merata di semua kecamatan.

"Agar pilkada nanti target partisipasi pemilih sesuai yang diharapkan, khususnya dari pemilih pemula meningkat. Maka, sebaiknya pendaftaran maupun perekaman juga bisa dilakukan disemua kecamatan. Tidak seperti sekarang terpusat di kabupaten. Nanti kalau e-KTPnya belum dapat dicetak, maka sementara bisa menggunakan Suket (surat keterangan) dulu," ujarnya.


Jurnalis : Sapto Nugroho
Editor : Mahardika

Share this Article :