Rekomendasi

Kisruh Tuntutan Pesangon PHK Nakes YARSIS, Dispenaker Sukoharjo : Ada Salah Paham

Senin, 27 Juli 2020 : 18.06
Published by Hariankota
SUKOHARJO- Buntut tuntutan pesangon oleh 146 Tenaga Kesehatan (nakes) karyawan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagaan Kerja (Dispenaker) Sukoharjo, Baktiyar Zunan menyatakan, ada kesalahpahaman.

"Karyawan yang mengaku sudah bekerja puluhan tahun dan menuntut pesangon itu, sebenarnya pesangonnya sudah dibayarkan saat pergantian manajemen beberapa waktu lalu," kata Zunan kepada hariankota.com, Senin (27/7/2020).

Hanya saja setelah pesangon dan jaminan hari tua (JHT) mereka dibayar, mereka dipekerjakan kembali sebagai karyawan baru setelah ada pergantian manajemen rumah sakit belum lama ini akibat adanya dualisme pengelolaan.

"Memasuki manajemen baru pada Agustus 2019 lalu, mereka itu (para karyawan lama) statusnya karyawan baru semua." jelasnya.

Jika mendasarkan kembalinya operasional rumah sakit dibawah nama YARSIS (semula bernama YWRSIS), maka rata-rata karyawan yang bekerja masih kurang dari satu tahun, sehingga belum layak mendapat pesangon ketika terjadi PHK akibat pandemi Covid-19.

"Namun dari perusahaan masih memberikan tali asih, yang besarannya masing - masing Rp 1 juta per orang," sebut Zunan.

Seperti diberitakan, sebelumnya sebanyak 146 nakes karyawan RSIS menuntut pesangon berdasarkan masa kerja lantaran terkena PHK sepihak di tengah situasi sulit ekonomi karena pandemi.

Semula Sekertaris Serikat Kerja RSIS, Suyamto saat mendatangi rumah sakit di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kartasura, Sabtu (18/7/2020) lalu menyampaikan, PHK dilakukan tanpa didahului dengan dialog bersama.

"Alasan PHK disampaikan melalui satu dua orang saja. Hanya disampaikan karena adanya pandemi Covid-19, tapi tidak pernah ada dialog dengan kami," ungkapnya.

Tidak adanya tranparansi dari manajemen ini akhirnya membuat para karyawan yang terkena PHK melakukan desakan dengan mendatangi rumah sakit untuk minta dilakukan dialog.

"Namun manajemen tidak mau menemui untuk memberi penjelasan. Hanya melalui klausul surat PHK, ada semacam tali asih sebesar Rp 1 juta per orang," pungkasnya.



Jurnalis : Sapto NugrohoEditor : Mahardika

Share this Article :