Rekomendasi

Perubahan Anggaran, DPRD Karanganyar:Jangan Hanya Sekadar Telekonfrence,Tapi Bukti Tertulis

Jumat, 10 Juli 2020 : 23.30
Published by Hariankota
KARANGANYAR-Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bagus Selo mendesak Bupati Juliyatmono agar pro aktif berkordinasi dengan instansi Pemerintah pusat dan Pemprov Jateng guna mendapatkan persetujuan perubahan anggaran APBD 2020.

Pasalnya menurut Bagus Selo pembahasan anggaran termasuk kategori kegiatan negara sehingga mestinya dasar hukum untuk melakukan perubahan anggaran juga yuridis tidak cukup sekedar persetujuan lewat telekonfrence.

"Mohon maaf karena APBD itu inti dari anngaran daerah maka sebaiknya bupati jangan hanya cukup mendapatkan persetujuan via daring meski persetujuan itu dari pemerintah pusat sekalipun" tandasnya.

Bagus Selo menjelaskan bahwa bukannya dirinya tidak percaya dengan persetujuan yang didapat dari daring, tetapi alangkah yuridis serta pertanggung jawabannya lebih tegas jelas jika landasan hukumnya berupa surat resmi dari instansi terkait. "Nuwunsewu rasanya beda jika kita menjalankan sesuatu dengan dasar surat negara dibandingkan hanya dengan percakapan tidak tertulis" ungkapnya.

Menurut Bagus Selo dirinya yakin Bupati bisa mendapatkan jawaban permohonan tentang izin melakukann perubahan anggaran meskipun saat ini karena wabah Covid banyak kegiatan pemerintah pusat sibuk sehingga belum bisa berikan balasan. Namun dirinya yakin selama kordinasi terus menerus dilakukan mungkin segera ada jawaban.

Sementara itu saat ditemui pekan lalu Bupati Juliyatmono mengaku sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi perihal izin melakukan perubahan anggaran tersebut melalui telrmekonfronce saat Jokowi berkunjung di Jateng.

Alhasil pihak eksekutif langsung melangkah proses lakukan perubahan anggaran. Bahkan Badan Keuangan Daerah juga sudah bergerak lakukan proses pembahasan.

Kepala Badan Keungan Daerah Kurniadi membenarkan adanya proses pembahasan perubahan APBD 2020. "Beliau Bapak Bupati sudah koordinasi tentang perubahan anggaran pada kam setelah mendapat persetujuan Presiden.  Namun upaya pro aktif meminta jawaban pemerintah terus dilakukan" ujarnya.


Reporter: Benny Suryono
Penulis: Benny Suryono
Editor: Rahayuwati









Share this Article :