Rekomendasi

Pro Kontra Dana Desa Antara Papdesi VS Parade Nusantara, Kedua Kubu Saling Yakin Menang & Kalah Atas Gugatan Judicial Review Di MK

Senin, 27 Juli 2020 : 18.47
Published by Hariankota
KARANGANYAR- Terkait gegeran Dana Desa (DD) memicu konflik panas antar dua lembaga perangkat desa yakni Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Papdesi VS Parade Nusantara.

Papdesi secara tegas menyatakan mendukung pemerintah dan meyakini secara subyektif bahwa gugatan Judicial Review ke Mahkah Konstitusi MK oleh Parade Nusantara tidak akan dikabulkan oleh MK.

Papdesi menilai yang terjadi adalah perbedaan tafsir menafsirkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Dana Desa tersebut.

Ketua DPC Papdesi Karanganyar Sutarso mengatakan sebenarnya
secara substantif tidak ada masalah perihal dana desa tersebut yang mana sejak terjadi wabah Covid 19 ada peralihan sementara penggunaan desa untuk membantu penanganan Covid oleh pemerintah pusat.

Tentu saja, lanjut Sutarso karena ada pengalihan pemerintah membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu No 1 Tahun 2020 & UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai legal standing pemerintah mengalihkan sementara dana tersebut untuk Covid.

Namun sebenarnya dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut bukan berarti serta merta sama dengan pemerintah telah mencabut atau menghapus dana desa karena top legal standing dana desa adalah diatur pada UU No 6 Tahun 2014 dan yang mana secara spesifik yuridis formal UU ini belum pernah dicabut.

 "Secara substansi hukum sudah : tegas yang terjadi adalah hanya pengalihan sementara dana desa untuk kepentingan Covid, namun berarti penghapusan dana desa maka menurut Papdesi sebaiknya tidak perlu hingga ke meja hijau" ujarnya.

Sutarso menjelaskan pendapat
Parade Nusantara pasca terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebut DD dalam konteks UU No 6/2014 telah dicabut atau dihapus jelas-jelas salah tafsir.

Apalagi Parade Nusantara dalam materi gugatan ke MK berdasar pemahaman kekawatiran tentang penghasilan Kades & Perangkat Desa  akan berkurang serta berkeyakinan bahwa DD berdasarkan Pasal 28 UU (8) No 2/2020 menarik kesimpulan sendiri bahwa DD telah dicabut atau dihapus.

Papdesi menilai gugatan tersebut sangat disesalkan karena tidak cermat menafsirkan dinamika produk aturan hukum yang terjadi.

"Disinilah titik awal adanya keresehan para kades dan perangkat desa. Namun bagi Papdesi secara substansi tidak ada perubahan maka Papdesi mendukung penuh keputusan pemerintah melawan gugatan judicial review tersebut" serunya.

Lebih lanjut Sutarso mengungkapkan Perpres No 54/2020 yang ditetapkan & diundangkan tanggal  3 April 2020 yg dalam lampiran tentang rincian anggaran dana desa Tahun 2020 ditetapkan dana desa sebesar Rp71,190 triliun. Sementara pada  APBN (UU No. 20/2019) Dana Desa ditetapkan Rp72 triliun atau berbeda dibandingkan UU No 2/2020 & peraturan pelaksanaanya ditetapkan sebesar Rp71,190 triliun alias dipotong Rp810 miliar.

"Makin jelas tegas sudah berdasar diatas berdasarkan UU No 2/ 2020 & peraturan pelaksanaanya dana desa itu tetap ada dan tidak dicabut atau dihapus. Lalu apa yang diributkan lagi kami mohon jiwa besar semua perangkat desa se Indonesia" imbuhnya.

Parade Nusantara Kritik Papdesi

Menanggapi tudingan Papdesi tersebut Parade Nusantara meradang terhadap tudingan mitranya Papdesi.

Sekjen Parade Nusantara Dimyati Dahlan mengatakan  pernyataan Ketua DPC Papdesi Karanganyar  Sutarso tidak berdasar karena melakukan Judicial Review (JR) adalah hak semua orang termasuk Parade Nusantara.

Menurut Dimyati, Judicial Review merupakan proses memperjuangkan Hak konstitusional di MK tidak ada urusan dengan Ketua PAPDESI Karanganyar.

"Sebenarnya kami tidak merugikan Papdesi tapi mengapa Papdesi mengomentari ranah kami" ujarnya.

Lebih lanjut Dimyati menegaskan materi gugatan JR ke MK dengan  Perkara Nomer : 47/PUU-XVIII/2020  ter daftar Tanggal 23 Juni 2020 dan sudah sidang Pertama Tanggal 7 Juli 2020 dan sidang  Kedua di 27 Juli 2020.

Yang diajukan oleh 27 Kades dan BPD tersebar di 14 Kabupaten, 7 Propinsi, Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Sumatra Utara, Sulewesi Selatan dan Papua.

Semua itu terkait langsung dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomoe 2 Tahun 2020 tentang dana desa dan penjelasannya.

"Pentingnya kita Uji ke MK ini supaya ada kepastian Hukum yang di maksud “ Sepanjang ” dalam Pasal 28 sampai kapan ini tidak ada ada kepastian Hukum, dua tahun, bisa sampai UU ini di cabut lagi ini bahaya. Karena dalam pasal 2 dan 5 lampiran UU 2 tahun 2020 yang sampai 2022 itu batas Defisit dan Penyesuaian Tarip Pajak" tegasnya.

Sementara itu lanjut Dalam Pasal 2 huruf (i) (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran  Dana Desa tidak ada batas waktunya sampai Kapan.

Dimyati mengakui dari referensi
Ketua Pansus UU Desa yang memimpin sidang di DPR saja memberikan Pernyataan Dana Desa yang diamanatkan UU Desa , sudah hilang dengan adanya Pasal 28 ayat (8) lampiran UU 2 th 2020.

Selain itu Parade Nusantara juga menggunakan referensi pendapat Hukum Para Pakar Hukum.

"Margarito Kamis pun Selaku Pakar Hukum Tata Negara, menyatakan Langkah Parade Nusantara Ke Mahkamah Kontutusi langkah sangat Tepat. Lalu mengapa Papdesi merasa gerah" ungkapnya.

Reporter: Benny Suryono
Penulis: Benny Suryono
Editor: Gunadi

Share this Article :