Rekomendasi

Bawaslu : Coklit Pilkada Sukoharjo Banyak Temuan Tidak Sesuai Prosedur

Sabtu, 15 Agustus 2020 : 12.29
Published by Hariankota
SUKOHARJO -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan tahapan coklit (pencocokan dan penelitian) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Banyak temuan tidak sesuai prosedur.

Tahapan coklit Pilkada Sukoharjo 2020 telah selesai dilaksanakan serentak sejak 15 Juli 2020 hingga berakhir pada 13 Agustus 2020 lalu oleh PPDP berdasarkan SK dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo.

Dari proses tersebut, berdasarkan catatan Bawaslu Sukoharjo, ada temuan pelangaran yang dilakukan oleh PPDP. Diantaranya, ada PPDP yang hanya datang menempelkan stiker tanpa melakukan wawancara kebenaran data warga yang di coklit.

"Yang intinya banyak coklit tidak sesuai prosedur," kata Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto kepada hariankota.com, Sabtu (15/8/2020).

Sedikitnya ada 5 poin dalam catatan temuan Bawaslu, yakni selain PPDP hanya datang memberi tanda terima dan menempel stiker, ada juga beberapa pemilih baru yang tidak di data karena di formulir A. KWK tidak ada.

"Ada juga rumah yang belum di coklit, terutama di komplek perumahan, terus ada pemilih yang sudah tidak diketahui keberadaannya tapi tetap diberi tanda terima dan stiker. Dan ada juga dua rumah dijadikan satu dalam stiker," ungkapnya.

Terkait temuan ini, Bambang menegaskan, pihaknya sudah memberikan himbauan sekaligus menyurati KPU agar secepatnya  memperbaiki proses coklit yang sudah dilakukan PPDP.

“Kami kirim saran perbaikan secara tertulis. Baik dari Panwascam mengirim saran perbaikan ke PPK, maupun Bawaslu mengirim saran perbaikan ke KPU, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tandasnya serius.

Untuk itu, Bambang telah mengerahkan jajaran Bawaslu Sukoharjo agar menempel terus PPDP guna memastikan prosedur coklit dilaksanakan sesuai aturan Undang-Undang.


Jurnalis : Sapto NugrohoEditor : Mahardika

Share this Article :