Rekomendasi

Kepala Disperindagkop Tantang DPRD Karanganyar Jika Sampai Nekad Bubarkan Program Food Court

Jumat, 14 Agustus 2020 : 17.55
Published by Hariankota
KARANGANYAR-Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Disperindagkop Kabupaten Karanganyar Martadi berang terhadap DPRD setempat yang meminta pembangunan food court dihentikan.

Menurut Martadi tidak ada  satupun alasan untuk menghentikan atau membongkar food court yang tengah proses  dibangun karena merupakan program pemerintah legal dan tidak menyalahi aturan.

Apalagi pembangunan food court merupakan langkah inovatif pemerintah untuk menata sett perdagangan kaki lima PKL yang menyebar hingga dimana-mana.

"Siapa pedagang yang protes suruh menemui saya dan maaf jika DPRD mau memanggil saya pun siap menjelaskan mengapa saya menentang siapapun yang akan menghalang-halangi pembangunan food court tersebut" seru Martadi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat ( 14/08/2020).

Martadi menjelaskan food court dibangun dengan banyak manfaat pertama menata PKL agar terintegrasi mulai dari PK tenda dengan PKL yang berjualan di food court, kedua membuka ruang untuk mendatangkan pendapatan daerah karena di food court juga dikenakan karcis retribusi.

Selain itu dengan adanya food court menambah ruang pilihan bagi pengunjung untuk membeli aneka makanan yang tersedia sehingga sama saja mendorong meningkatkan pendapatan pedagang yang juga sama halnya meningkatkan taraf hidup pedagang. " Jika perlu dan ada anggaran tolong berikan pada dinas kami akan saya buat food court di berbagai titik strategis perdagangan di Karanganyar" tandasnya.

Adapun tentang tuduhan DPRD setempat bahwa lahan itu adalah disett untuk lahan parkir kawasan perkantoran, Martadi tak bergeming. "Ingat bangunan food court ini tidak permanen sehingga jika memang mau digeser masih bisa karena bukan bangunan permainan"  ujarnya.

Martadi bersikukuh daripada dipakai untuk lahan parkir masih bermanfaat untuk dihidupkan dengan food court. Apalagi saat ini pemkab selalu ingin meningkatkan Pendapata Asli Daerah PAD sehingga perlu dibuka ruang-ruang potensi untuk pemasukan daerah. "Kata Dewan kita disuruh optimalkan PAD, lha food court ini kan bisa.Lalu mengapa disoal terus" pungkasnya.

Sementara itu pantauan wartawan diketahui pembangunan food court terhambat sehingga  untuk pembangunan satu kios pun sudah hampir sebulan belum juga jadi. Saat ini baru dikerjakan satu kios food court, sedangkan konsepnya dibangun banyak kios dengan total anggaran Rp130 juta.

Kini para pedagang berjumlah sekitar 22 pedagang  sudah bergeser ke selatan dari lahanyang lama  karena  lahan itu sedang dibangun food court.

Pedagang resah setelah dipindah omzet menurun dan yang paling tragis lagi tidak ada jaminan dari Disperindag apakah pedagang lama diberi akses utama untuk kembali menempati di bangunan baru food court atau justru pedagang lama terhempas keluar dan food court ditempati oleh pedagang baru.

Reporter :Benny Suryono
Penulis: Benny Suryono
Editor: Gunadi



Share this Article :