Rekomendasi

Pilkada Solo Berpotensi Muncul Calon Boneka, Presiden Diminta Terbitkan Keppres

Rabu, 05 Agustus 2020 : 21.51
Published by Hariankota
SOLO - Perjalanan Pilkada Solo bakal memasuki tahapan verifikasi faktual terhadap pasangan calon (paslon) jalur perseorangan, Bagyo Wahyono - FX Supardjo. Jika nantinya lolos, mereka akan berhadapan dengan paslon dari PDIP, Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa.

Namun, jika ternyata paslon perseorangan ini tidak lolos verifikasi faktual, dan tidak ada satupun paslon di luar Gibran-Teguh hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka waktu pendaftaran akan diperpanjang untuk menjaring minimal satu paslon lagi.

Inisiator GARUDA (Gerakan Rakyat Untuk Daerah Surakarta), BRM Kusumo Putro yang sejak awal getol mendukung Achmad Purnomo - Teguh Prakosa namun gagal, mengatakan, perpanjangan masa pendaftaran tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  (PKPU) 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada Pasal 89 ayat (1) disebutkan, dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

"Hanya saja, kebijakan ini pada dasarnya tidaklah menyelesaikan masalah. Sebab, waktu perpanjangan yang demikian singkat, tentu hanya dapat dimanfaatkan oleh partai politik yang memilki kursi di legislatif. Perpanjangan waktu pendaftaran, rasanya sulit untuk diikuti calon dari jalur perseorangan," katanya kepada hariankota.com, Rabu (5/8/2020) petang.

Dengan ruang terbatas, dan hanya parpol yang memiliki peluang besar melakukannya, maka menurut Kusumo, perpanjangan pendaftaran tak lebih sekadar menyediakan waktu bagi terjadinya transaksi politik pragmatis parpol agar tetap mempertahankan pilkada terselenggara menghindari kotak kosong. Ini rawan munculnya calon boneka sebagai hasil transaksi politik.

"Hal yang hampir mustahil ini sesungguhnya menuntun logika pada kepastian akan hadirnya calon boneka. Calon yang lahir dari pesanan secara instan, bukan muncul dari sebuah proses kaderisasi ataupun kontestasi yang terjadi secara alamiah dan sehat," katanya.

Pada gilirannya, lanjut Kusumo, jika kondisi ini benar - benar terjadi maka yang akan muncul tetap saja paslon "ayam sayur", di mana dibalik kemunculannya, bisa jadi ada taburan bumbu keterpaksaan membayar "mahar politik" pencalonan untuk sekedar menghindari kotak kosong.

"Jika hal itu terjadi, maka pilkada Kota Solo nanti sangat potensial menghadirkan pilkada yang penuh kepalsuan. Pura-pura pilkada, sebab pilkada tidak lagi sebagai kontestasi politik, melainkan main pilih-pilihan dalam rangka mengisi jabatan kepala daerah. Dalam konteks ini, perpanjangan pendaftaran menjadi sebuah ironi," tegas Kusumo.

Disisi lain, jika nanti pilkada hanya diikuti paslon tunggal dan kemudian terpilih, maka tata kelola pemerintahan sangat rentan akan terganggu karena tidak ada kelompok oposisi yang berfungsi mengkritisi jalannya pemerintahan lantaran mayoritas parpol mendukung Gibran. Ini menjadi sebuah dilema besar.

"Dari permasalahan itu, kami berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo, dapat menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelaksanaan pilkada dengan paslon tunggal tanpa perpanjangan waktu pendaftaran paslon untuk mencegah potensi munculnya paslon boneka," tuturnya.

Selain itu, mengingat saat ini pandemi korona (Covid-19) masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, maka untuk mencegah munculnya kluster baru penularan virus akibat adanya kerumunan saat hari H pemilihan, maka Kusumo juga berharap paslon tunggal langsung ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui Keppres.

"Karena sesungguhnya dalam pandangan kami, Keppres itu jauh lebih tepat dan solutif. Akan banyak menghemat anggaran. Terlepas apakah pelaksanaan pilkada paslon tunggal tersebut dengan sistem kotak kosong atau tanpa pemilihan alias langsung penetapan, yang pasti tidak akan menimbulkan efek negatif yang demikian buruk," pungkasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :