Rekomendasi

Kemensos Dorong Implementasi ATENSI Melalui Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Sabtu, 19 September 2020 : 18.08
Published by Hariankota
BANYUWANGI -Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat memberikan arahan secara virtual dalam kegiatan Review dan Evaluasi Program dalam mendukung Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diselenggarakan oleh Balai Besar Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Disebutkan Harry, Balai Besar Prof. Dr. Soeharso Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kemensos harus mempersiapkan diri, karena akan menjadi balai percontohan untuk layanan terpadu. 

"Harus menjadi contoh bagi Balai Rehabilitasi Sosial lain dalam melaksanakan layanan terpadu," ungkapnya melalui rilis yang terima Harian Kota.com, Sabtu (19/9/2020).

Harry mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Besar "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta, karena inisiasi kegiatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih kuat terhadap langkah langkah strategis maupun teknis dalam pelaksanaan ATENSI yang rencananya akan dimulai pada Oktober 2020.

Dalam hal ini, Harry juga menyampaikan bahwa penting bagi balai untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Ini menjadi wujud dari pendekatan berbasis komunitas dalam ATENSI.

Dalam menjalin kerjasama, tentu Kemensos ingin memiliki mitra kerja yang terpercaya. Untuk itu Balai perlu mendorong LKS untuk dapat mengikuti akreditasi. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Profesi (Pusbangprof) Kemensos RI.

Selain akreditasi lembaga, lebih dalam lagi perlu juga sertifikasi sumbedaya manusia baik Pendamping Rehabilitasi Sosial maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). 

Jika akreditasi maupun sertifikasi belum terlaksana, Balai bersama Direktorat Teknis di pusat bisa melakukan bimbingan teknis tersertifikasi. 

"Bisa dibilang semi diklat. Semua ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan," tutur Harry.

Harry mengingatkan bahwa Balai akan menghadapi tanggung jawab besar karena akan memperluas jangkauan penerima manfaat (PM) dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak secara konstruktif. Ini dinamika yang akan dihadapi oleh para petugas kemanusiaan di Balai.

Balai Besar "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta berfungsi tidak hanya dalam hal rehabilitasi sosial, tetapi juga bertumpu pada kegiatan habilitasi. Oleh karena itu, layanan ATENSI harus merentang dari anak usia dini hingga lanjut usia, karena ada individu yang memang sejak lahir sudah mengalami disabilitas.

Sebanyak 30,4 juta jiwa penyandang disabilitas perlu dipahami keragamannya, karena Balai Besar "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta akan menjadi pusat layanan terpadu bagi penyandang disabilitas.

 "Artinya tidak hanya disabilitas fisik yang dilayani, tetapi ragam disabilitas lainnya seperti disabilitas mental, intelektual, sensorik maupun disabilitas ganda/multi.

Balai Besar "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta juga harus melakukan konsolidasi dengan 18 Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas lainnya dalam pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi.

Sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, harus juga difikirkan bahwa perlu ada jaminan sosial maupun pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas. Maka PM juga perlu diintegrasikan dengan program kesejahteraan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako dan program lainnya.

Pada intinya, Rehabilitasi Sosial orientasinya adalah kepada layanan sosial, bukan bantuan sosial. Layanan ini mencakup kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah hingga masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi.

Persiapan Balai Besar "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta sebagai Sentra Layanan Sosial (SERASI) harus diperhatikan. Dengan membangun SERASI, Kemensos akan perbaiki aksesibilitas kepada berbagai kebutuhan dasar penyandang disabilitas, termasuk lapangan pekerjaan dan fasilitas kesehatan.

Oleh karena itu, Harry mengarahkan agar menyiapkan MoU dengan dinas terkait, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya agar mudah mendapat akses dalam impelementasi SERASI.

"SERASI mendapat dukungan dari Bappenas karena Kemensos harus menjadi leading sector dalam menghubungkan dengan berbagai layanan pemerintah lainnya," pungkas Harry. 



Jurnalis : Jum
Editor : Mahardika

Share this Article :