Rekomendasi

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Pilkada Sukoharjo, Bawaslu Menyoal Kronologi Input Data

Jumat, 11 September 2020 : 17.49
Published by Hariankota

SUKOHARJO- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo mendapat sorotan Bawaslu Sukoharjo tentang input data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

"Data yang disampaikan kurang transparan menyangkut alur kronologinya. Sebenarnya data itu sudah terekap. Misalnya, data TMS kan bisa disampaikan atau dipublikasikan, yang meninggal berapa, pindah domisili berapa," kata Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto usai rapat pleno di Pendopo KPU Sukoharjo, Jum'at (11/9/2020).

Kepada hariankota.com Bambang mengatakan, pihaknya menanyakan hal itu lantaran sebagai bagian dari penyelenggara Pilkada serentak, sebelum rapat pleno dimulai tidak mendapat salinan kronologi input data DPS (Daftar Pemilih Sementara) hasil coklit yang telah dihimpun PPDP (Petugas Pemuthakiran Data Pemilih).

"Tadi kami menanyakan adanya selisih data itu alur kronologinya bagaimana, kok tahu - tahu yang disampaikan hasilnya. Dan itu sudah terjawab dari penjelasan lisan, diantaranya ada yang sudah meninggal dan ada juga yang pindah domisili," ujar Bambang.

Menanggapi, Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda menjelaskan, data yang disampaikan sudah A1 sesuai dengan Sistem Data Pemilih (sidalih). 

Perbedaan terjadi karena ada akumulasi rekapitulasi ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Tadi dari PPK sudah membuat kronologi, setelah di snapshot ternyata ada input yang salah, makanya fakta itu harus kami jelaskan melalui kronologi yang ada. Dan masing - masing perwakilan parpol termasuk Bawaslu sudah kami berikan salinan tentang kronologi tersebut," terang Nuril.

Nantinya antara hasil sidalih dan hasil rekapitulasi menurut Nuril, akan bisa sama setelah ada tahapan di masa perbaikan, khususnya dari masukan masyarakat pasca penetapan DPS ini.

"Kalau perbaikan dilakukan sekarang belum bisa, karena sidalih itu sampai waktu tertentu harus di snapshot untuk kebutuhan (rapat) pleno. Jadi ini hanya persoalan data dan nanti hasilnya akan sinkron," imbuhnya.

Diketahui, dalam rapat  pleno terbuka ini KPU menetapkan jumlah DPS Pilkada Sukoharjo 2020 sebanyak 662.436 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 167 kelurahan/desa di 12 kecamatan. Rinciannya, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 327.424 jiwa dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 335.012 jiwa.

Dari DPS yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan dilakukan uji publik dengan menempelkannya di masing-masing tempat PPS. Uji publik dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait ada tidaknya warga yang belum terdaftar. Atau mungkin ada data yang berubah dan lainnya.


Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :