Rekomendasi

Tak Didukung Kajian, Revitalisasi Pesanggrahan Langenharjo Diminta Berhenti

Sabtu, 05 September 2020 : 18.29
Published by Hariankota

SUKOHARJO- Revitalisasi Pesanggrahan Langenharjo yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, Kampung Langenarjan, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, menuai polemik internal keluarga Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Dalam rapat kerja kajian teknis arkeologi Karaton Alit Pesanggrahan Langenharjo mengemuka, bahwa proyek revitalisasi yang didanai dari sumbangan swasta tersebut, oleh Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Dewan Adat Karaton Surakarta, KP Edy Wirabhumi, diminta berhenti terlebih dulu lantaran belum disertai kajian.

"Niat (revitalisasi pihak donatur) ini sangat baik, namun menurut kami dalam pelaksanaannya kurang hati - hati. Disatu sisi ini sudah terlanjur di bongkar, tapi disisi lain studi kepurbakalaannya belum ada," kata Wirabhumi kepada hariankota.com, Sabtu (5/9/2020).

Menurut suami GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng ini, kewenangan melakukan studi kepurbakalaan itu ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), sedangkan pelaksana proyek revitalisasi belum memegang hasil studi itu. Kalaupun BPCB memiliki, namun data hasil studi itu diyakini belum diperbarui.

"Sehingga kami mencari jalan untuk mencapai satu titik temu agar yang sudah dibongkar tidak tambah rusak, namun disatu sisi terkait studi kepurbakalaan juga bisa segera diselesaikan. Karena meskipun ada penyandang dana, namun renovasi (revitalisasi) tidak bisa dilakukan semaunya," ujarnya.

Melalui rapat kajian teknis arkeologi Pesanggrahan Langgenharjo yang digelar, Jum'at (4/9/2020) kemarin, Wirabhumi menyampaikan, ada aturan dan tata cara yang harus dipatuhi dalam hal renovasi Bangunan Cagar Budaya (BCB). 

Tujuannya agar hasilnya sesuai dengan koridor dan aturan tentang pelestarian BCB itu sendiri.

"Semula, institusi terkait sudah kami libatkan. Karena tadinya gagasannya di Solo tapi lokasinya (pesanggrahan) di Sukoharjo, kami libatkan ahli dari UNS, Dinas PU, juga Dinas Kebudayaan Sukoharjo. Mereka kami ajak rapat. Tapi wadah panitia (revitalisasi) ini belum jadi, mereka sudah keburu melakukan pembongkaran," tuturnya.

Mengingat pembongkaran sudah terlanjur dilakukan, maka Wirabhumi pun meminta agar studi kepurbakalaan dari BPCB secepat mungkin bisa segera dilakukan agar pekerjaan revitalisasi bisa dilanjutkan dan hasilnya sesuai berdasarkan kajian dari ahli kepurbakalaan.

"Karena sudah terlanjur dibongkar, (studi kepurbakalaan) ini kan seperti mengejar layangan putus. Karena ini menggunakan dana swasta, maka kalau ada panitianya kan harus jelas, darimana sumbernya, berapa jumlahnya, siapa yang membuat perencanaan dan pelaksana di lapangan. Kan harus jelas," tegasnya.

Menanggapi permintaan penghentian sementara proyek revitalisasi tersebut, mewakili pihak donatur, KGPH Benowo tak menampik jika kewenangan kajian itu ada diranah BPCB, namun apa yang sudah terlanjur dikerjakan semata - mata untuk menyelamatkan fisik bangunan yang sudah rusak agar tidak semakin parah kerusakannya.  

"Jadi, kalau (pendopo yang sudah dibongkar atapnya) itu dibiarkan berlarut - larut, saya kira tidak lama pasti roboh. Saya pernah tinggal disini mulai Tahun 1974, bahkan sebelum ada kakak saya dan adik saya yang sekarang tinggal disini," ungkap salah satu adik Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi ini.

Sebagai salah satu anak PB XII yang pernah tinggal di Pesangrahan Langenharjo, Benowo mengungkap sejumlah kesulitan yang dihadapi abdi dalem dalam menjaga keutuhan bangunan peninggalan Paku Buwono IX ini , salah satunya ketika ada kerusakan dibagian atap bangunan terkendala teknis saat akan melakukan perbaikan.

"Ini semenjak atapnya diganti dengan asbes, itu kalau bocor kan sulit. Karena kalau mau mengganti bagian yang bocor, harus melepas bagian yang lainnya juga. Dulu aslinya kan dari kayu sirap kecil - kecil, tapi sekarang kan sulit, dan kalau ada harganya pasti sangat mahal sekali," ujarnya.

Oleh karenanya, Benowo memiliki pemikiran mengganti atap bangunan dengan genting biasa yang lebih praktis dan untuk menghemat waktu perawatan ketika ada kebocoran. Cukup diambil bagian yang bocor untuk selanjutnya bisa langsung diganti dengan yang baru.

"Itu kan BPCB memberi saran, pokoknya (pengganti atap) yang bisa menutup rapat, baik, dan kalau bocor bisa segera diganti. Yang penting tidak terlalu membebani rangka atap bangunan. Kami telah mengajukan ke BPCB, kemudian diberi saran itu. Tidak ada secara spesifik harus diganti sirap," tegasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :