Rekomendasi

Buleleng Dapatkan Dana Hibah Pariwisata Dari Kemenparekraf RI

Senin, 19 Oktober 2020 : 19.11
Published by Hariankota

Foto : humas Pemkab Buleleng

BULELENG
  - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI berencana salurkan dana hibah kepada Pemprov Bali, yang akan diberikan kepada pelaku pariwisata, dan juga Pemerintah Daerah senilai Rp. 3,3 triliun


Salah satu daerah yang juga menerima dana hibah dari Kemenparekraf adalah 

Kabupaten Buleleng. Rencananya Pemkab Buleleng akan menerima hibah dana sebesar Rp13,4 miliar.


"Dengan perincian  70 persen untuk pelaku pariwisata dan 30 persen untuk Pemkab Buleleng," jelas Kepala Dinas Pariwisata Made Sudama Diana, Senin (19/10/2020). 


Nama Kabupaten Buleleng masuk dalam daftar penerima hibah pariwisata ini, dikarenakan Kabupaten Buleleng melalui Buleleng Festival (Bulfest) dan Pemuteran Bay Festival telah masuk dalam daftar 100 daerah yang tercantum dalam Calendar of Event (COE) dan Destinasi Branding.


Untuk kriteria penerima hibah yaitu, hotel dan restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Buleleng, Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan beroperasi hingga Juli 2020, selanjutnya Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha. 


“Nantinya dana untuk hotel dan restoran diutamakan untuk operasional hotel agar bisa mempertahankan kelangsungan usaha dan meminimalisir terjadinya PHK,” lanjutnya 


Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana 30 persen tersebut untuk penanganan sektor pariwisata. 


"Dari total dana tersebut, 95 persennya atau Rp3,8 miliar digunakan untuk operasional program penerapan CHSE. Lima persennya atau Rp223 juta digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP daerah,” kata dia.


Dia menambahkan, penerima dana hibah harus tepat sasaran. Kini pihaknya sedang melakukan sinkronisasi data untuk dikirim ke Pemerintah Pusat.


 “Ada lebih dari 900 hotel dan restoran yang akan dilakukan verifikasi dan disinkronkan datanya. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana tersebut supaya bisa kita kirimkan datanya ke Pemerintah Pusat,” tutup Agus Suradnyana.




Jurnalis : Made
Editor : Mahardika

Share this Article :