Rekomendasi

Diklat dan Musprov PA 212 Jateng, Siap Sambut Kepulangan Habib Rizieq

Minggu, 18 Oktober 2020 : 19.26
Published by Hariankota

 


SUKOHARJO - Kabar Habib Rizieq Shihab (HRS) akan segera pulang ke Tanah Air telah luas beredar. Namun informasinya, kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu masih terganjal persoalan administrasi, dan ada juga disebut masih masuk daftar 'blinking merah" atau belum bisa keluar dari Arab Saudi.


"Ini endingnya akan bagaimana (kabar) Imam Besar Habib Rizieq  pulang. Tentunya kami sebagai pengurus dan seluruh simpatisan PA 212 akan sangat bersuka cita ketika beliau bisa pulang, dan pasti kami akan memberikan sambutan luar biasa," kata Ketua PA 212 Solo Raya, R Djayendra Dewa disela Diklat dan Musyawarah Provinsi (Musprov) PA 212 Jateng di Hotel Ommaya, Baki, Sukoharjo, Minggu (18/10/2020).


Menyinggung tentang statemen dari kedutaan RI di Arab Saudi yang menyatakan masih ada sejumlah persoalan yang mengganjal kepulangan Habib Rizieq, menurut pria yang juga Ketua Steering Commitee Musprov PA 212 Jateng ini, persoalan itu menjadi ranahnya pimpinan PA 212 pusat.


"Karena bagi kami, selaku pengurus PA 212 baik ditingkat provinsi maupun daerah kabupaten/kota hanya Sami'na Wa Atho'na" (mendengar dan taat-Red) dengan apa yang dilakukan pimpinan pusat," tandasnya.


Oleh karenanya, menyambut kabar rencana kepulangan itu, PA 212 Jateng disela Diklat dan Musprov menyampaikan tiga poin pernyataan sikap pertama, bersyukur kepada Allah atas dicabutnya cegah-tangkal terhadap HRS oleh pemerintah Arab Saudi sejak 13 Oktober lalu.


Kedua, pengurus PA 212 Jateng mengucapkan terima kasih kepada otoritas Arab Saudi serta seluruh pihak yang telah membantu kepulangan HRS, dan ketiga, berharap kepada pemerintah Indonesia melakukan langkah - langkah diplomasi bilateral untuk mempercepat kepulangan HRS.


Sementara, Humas Diklat dan Musprov PA 212 Jateng, Endro Sudarsono kepada Hariankota.com menambahkan, pihaknya menaruh harapan besar kepada pemerintah Indonesia untuk membantu melakukan lobi - lobi dengan otoritas Arab Saudi mengingat HRS adalah warga negara Indonesia.


"Siapapun warga negara itu yang dirasa punya masalah hukum di luar negeri, maka pemerintah wajib membantu. Ya, kita nggak bisa tutup mata bahwa persoalan HRS ini menyangkut kepentingan nasional, khususnya hubungan bilateral antar dua negara," pungkasnya.




Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :