Rekomendasi

Presiden: Pemerintah Masih Menerima Masukan UU Cipta Kerja

Sabtu, 10 Oktober 2020 : 11.12
Published by Hariankota


JAKARTA
- Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan DPR RI beberapa hari lalu, namun pemerintah masih membuka ruang terhadap berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait  Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga, aturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa waktu kedepan.


"Pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat. Masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah tentang Undang-Undang Cipta kerja ini," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020) seperti dikutip dari InfoPublik.id

Masukan dari berbagai unsur sangat dibutuhkan oleh pemerintah, agar aturan sapu jagat ini mampu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pasca disahkan oleh legislatif, perundangan ini memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikannya.

Aturan PP dan Perpres yang diterbitkan oleh pemerintah, akan mengatur lebih mendetail terkait dengan pelaksanaan perundangan dilapangan. Rencananya, pemerimtah akan segera menerbitkan kedua aturan itu dalam kisaran waktu selama tiga bulan setelah disahkan DPR.

"UU Cipta kerja ini memerlukan banyak sekali PP dan Perpres. Jadi setelah ini akan muncul yang akan kita selesaikan," tuturnya.

Perundangan ini, lanjut dia, sangat diperlukan karena memiliki potensi menyerap tenaga kerja sekitar 2,9 orang per tahun. Melihat hal itu, pemerintah menilai perundangan sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang setiap tahunnya bertambah terus.

Dalam konteks dampak Covid-19, perundangan ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat dalam negeri yang terdampak dari pandemi. "Lapangan kerja baru sangat sangat mendesak apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak," imbuhnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mempersilahkan masyarakat yang masih berbeda pendapat dengen perundangan Cipta Kerja dapat menempuh sesuai jalur konstitusi. Terdapat kanal yang telah disediakan sesuai dengan sistem kenegaraan untuk menggugurkan perundengan tersebut yakni uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketidakpuasan terhadap undang-undang Cipta kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK," pungkasnya. 



Jurnalis : Jum
Editor : Mahardika


Share this Article :