Rekomendasi

Ini 10 Lembaga Non Struktural Yang Dibubarkan Presiden

Senin, 30 November 2020 : 19.40
Published by Hariankota

Foto Istimewa

JAKARTA
- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 mengatur pembubaran 10 lembaga negara non-struktural dan sudah diteken pada Kamis (26/11 November 2020. 


Aturan itu menyebut alasan pembubaran ke-10 lembaga negara itu yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah, serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional.


Dengan pembubaran ini, maka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut akan dialihkan kepada kementerian dan lembaga yang sesuai dengan bidangnya, seperti dijelaskan pada pasal 2 Perpres tersebut.


Adapun 10 lembaga yang dibubarkan Jokowi yaitu:

1. Dewan Riset Nasional

Dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2005.

2. Dewan Ketahanan Pangan

Dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2006.

3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009.

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Dibentuk dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2014.

5. Komite Pengawas Haji Indonesia

Dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2014.

6. Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2016.

7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1996.

8. Komisi Nasional Lanjut Usia

Dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 2004.

9. Badan Olahraga Profesional Indonesia

Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015.

10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018.


Pelaksanaan tugas dan fungsi dari 10 lembaga yang dibubarkan itu selanjutnya dialihkan ke kementerian/lembaga terkait. Pengalihan juga dilakukan terkait pendanaan, pegawai, aset dan arsip 10 lembaga. 


Pengalihan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.


Proses pengalihan ini diselesaikan paling lama 1 tahun sejak Perpes Nomor 112 Tahun 2020 ditetapkan. Pendanaan untuk pelaksanaan proses pengalihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(sumber InfoPubklik)




Jurnalis : Made
Editor : Mahardika

Share this Article :