Rekomendasi

Layanan BKD Dikeluhkan Bertele-Tele, Bupati Sukoharjo Minta Evaluasi Kinerja

Selasa, 24 November 2020 : 16.34
Published by Hariankota

 


SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya meminta kepada jajaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo melakukan sejumlah evaluasi kinerja, diantaranya layanan terhadap wajib pajak yang akan menyetor pajak daerah atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).


Hal itu disampaikan Bupati saat berbicara dihadapan undangan Tax Gathering PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Tahun 2020 yang diselenggarakan BKD Sukoharjo di Wisma Boga, Solo Baru, Grogol, Selasa (24/11/2020), merespon keluhan masyarakat.


"Saya dapat laporan dari notaris, birokrasinya (BKD) bertele - tele, sampai sebulan (baru selesai). Jadi jangan sampai hanya mau membayar pajak saja kok dipersulit," kata Wardoyo.


Ia berharap dengan perbaikan kinerja, masyarakat wajib pajak tidak merasa dipersulit ketika mau mengeluarkan uang untuk membayar pajaknya. Untuk itu, evaluasi diminta segera dilakukan guna mencari tahu dimana letak lamanya pelayanan tersebut.


"Apa kurang tenaganya atau kurang apa, ini harus disikapi," sentil Bupati ditujukan pada pejabat BKD Sukoharjo khususnya bidang pendapatan.


Sedikitnya ada dua poin penting yang disampaikan sebagai bagian evaluasi terhadap pelaksanaan PBB-P2 Tahun 2020, yakni terkait pengenaan BPHTB, bahwa parameternya adalah NJOP ( Nilai Jual Objek Pajak) PBB-P2, sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2017.


"Jadi parameter mengenai BPHTB adalah NJOP yang terkait. Selain itu tidak ada. Umpamanya kalau (nilainya) kurang dari harga pasaran, ya NJOP yang digunakan sebagai parameter untuk pengenaan pajaknya," tegas Bupati.


Evaluasi berikutnya, bahwa sejak tahun ini validasi BPHTB dipersyaratkan untuk melengkapi formulir SPOP ( Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP ( Lampiran Surat Perubahan Objek Pajak) PBB-P2.


"Ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam perubahan kepemilikan dan data SPPT PBB-P2-nya. Dengan demikian apabila ada perubahan kepemilikan dan data tanah dan bangunan, secara otomatis SPPT PBB-P2 akan mengalami perubahan menyesuaikan data baru dari validasi BPHTB tersebut," ujarnya.


Disisi lain, kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) /notaris selaku kuasa wajib pajak, Wardoyo juga berharap untuk lebih bijak dalam menjembatani kepentingan wajib pajak dalam proses validasi BPHTB.  Tujuannya agar tertib administrasi PBB-P2 di Sukoharjo dapat terwujud.


Informasi yang didapat hariankota.com, dari data penerimaan pajak daerah di Sukoharjo sampai dengan 31 Oktober 2020, berkas yang masuk validasi sebanyak 9.984 dan memberikan kontribusi pajak BPHTB sebesar Rp. 43,480 miliar lebih, atau 100,85 %, melampaui target yang dipatok sebesar Rp 42,500 miliar.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :