Rekomendasi

Program Sarhunta Angkat Perekonomian Masyarakat di Daerah Wisata

Kamis, 05 November 2020 : 23.38
Published by Hariankota

Foto:Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR

JAKARTA
- Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas rumah di KSPN adalah melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta). 


Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas.


“Program Sarhunta di KSPN ini sangat diperlukan sebagai pemenuhan akses bagi masyarakat terhadap rumah sebagai pendukung kegiatan pariwisata. Selain itu juga untuk mengoptimalkan fungsi hunian dan membentuk konektivitas antar bangunan serta penataan lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam siaran persnya  Kamis (5/11/2020).


Untuk melaksanakan hal tersebut, imbuh Khalawi, pihaknya pun telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Pondok Wisata (Homestay) dan Usaha Pariwisata Lainnya Dalam Mendukung KSPN.


Kriteria lokasi yang menjadi lokasi KSPN adalah adanya kemudahan akses, ketersediaan daya tarik wisata, ketersediaan amanitas, dan kesesuaian ruang zonasi.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024  ada lima lokasi KSPN yang kini menjadi lokasi Program Sarhunta. 


Diantaranya Danau Toba di Sumatera Utara sebanyak 1.811 unit rumah, Borobudur di Jawa Tengah sebanyak 732 unit rumah. Selanjutnya adalah Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 910 unit rumah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 660 unit dan Likupang di Sulawesi Utara sebanyak 463 unit rumah.


“Total rumah yang kami tingkatkan kualitasnya untuk mendukung KSPN sebanyak 4.576 unit rumah. Total anggaran yang kami salurkan untuk kegiatan ini adalah Rp374,03 miliar,” terangnya.


Nantinya masyarakat dapat memanfaatkan hunian yang telah ditingkatkan kualitasnya untuk usaha homestay, workshop, toko, kuliner maupun usaha atau jasa lainnya. 


Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal perumahan juga telah menetapkan sejumlah persyaratan untuk para penerima bantuan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga, berpenghasilan maksimal Rp.6 juta, menguasai tanah dengan bukti yang sah, memiliki dan menempati rumah yang diusulkan serta berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata Indonesia.


Para penerima bantuan juga harus membentuk kelompok, bertanggungjawab secara tanggung renteng, mendukung pariwisata yang ada di daerahnya serta bersedia mengikuti pembinaan pengelolaan usaha pariwisata. 




Jurnalis : Made
Editor : Mahardika

Share this Article :