Rekomendasi

KPU Sukoharjo : Paslon Tak Laporkan Dana Kampanye Bisa Gugur

Sabtu, 05 Desember 2020 : 19.15
Published by Hariankota


SUKOHARJO
- Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Nuril Huda mengingatkan pasangan calon (paslon) berkewajiban menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat 6 Desember 2020.


Sesuai Undang-Undang tentang Pilkada, ada aturan dan sanksi terkait dana kampanye. Sanksi mulai administratif sampai pembatalan paslon, dan juga ada sanksi pidana.


"Apabila terlambat, atau terlewat dari tanggal 6 itu, maka sanksinya cukup berat. Bisa digugurkan dari kepesertaan (Pilkada)," terang Nuril kepada hariankota.com, Sabtu (5/12/2020).


Nantinya, LPPDK paslon akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU. Jika sejumlah aturan dalam undang-undang ada yang tidak ditaati paslon terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka sanksi dipastikan sudah menanti.


"Maka kami selalu melakukan assessment, dan juga membuka desk untuk laporan akhir dana kampanye agar tidak ada calon yang sampai terlambat melaporkan laporan akhir dana kampanye," jelas Nuril.


Perlu diketahui, Pasal 74 UU Pilkada mengatur asal usul sumbangan dana kampanye, mulai dari paslon, partai politik, sampai pihak lain yang tidak mengikat yakni sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.


Oleh karenanya, paslon harus menyampaikan LPPDK. Kalau tidak, maka sanksinya bisa diskualifikasi dan kalau laporannya tidak benar, misalnya menerima sumbangan yang dilarang, juga bisa dikenai sanksi dari didiskualifikasi hingga pidana.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :