Rekomendasi

SE Nomor 2021 Tahun 2020 Untuk Menyeimbangkan Pencegahan Covid-19 dan Menjaga Pariwisata Supaya Berjalan

Kamis, 17 Desember 2020 : 23.16
Published by Hariankota
Foto Istimewa

DENPASAR
- Keluarnya Surat Edaran Gubernur Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, sebagai tindaklanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri terkait, Kepala Daerah, dan pejabat terkait

"Yang intinya mengantisipasi libur panjang pada Hari Natal dan Menyambut Tahun Baru ditengah pandemi Covid-19, supaya libur ini tidak menumbuhkan kasus baru," papar Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra,  Kamis (17/12)

Dengan kesepakatan itu, maka SE Nomor 2021 Tahun 2020 yang dibuat agar menjadi pegangan semua stakeholder, termasuk petugas terkait, dan pelaku pariwisata dalam mengendalikan Covid-19.

Sekda menyebut dalam SE Nomor 2021 Tahun 2020, adalah untuk menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ditengah liburan yang relatif panjang ini, juga menjaga pariwisata  supaya tetap bisa berjalan.

"Jadi kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan antara Pawirisata dan Pencegahan Penyebaran Covid-19," imbuhnya.  

Sehingga kebijakan SE Gubernur merupakan jalan tengah, untuk itu Pintu Bali tetap buka dengan syarat supaya orang bisa liburan ke Bali. Akan tetapi mereka yang berkunjung ke Bali tidak menimbulkan kasus baru Covid-19 di Pulau Dewata.

Ditambahkan Sekda, saat ini Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat terus mematangkan persiapan untuk membuka pintu Pariwisata Internasional.

"Ini tidak mudah membuka Pariwisata Internasional, karena membutuhkan kepercayaan dunia untuk membuktikan bahwa Bali itu aman dari Covid-19," tegasnya..

Untuk itu akan dilihat apakah Bali memiliki sitem yang baik atau tidak di dalam pencegahan Covid-19, dan kesiapan ini terus diceck oleh Menteri Pariwisata, hingga Menteri Perhubungan seperti di Garuda Wisnu Kencana (GWK) maupun di Airpot Ngurah Rai. 

"Kalau ini sudah siap, Pemerintah Pusat akan mengambil kebijakan  membuka Pariwisata Internasional. Dalam upaya menjaga keseimbangan perekonomian dan kesehatan, selain " pungkasnya.


Jurnalis : Wayan
Editor : Mahardika

Share this Article :