Rekomendasi

Tragedi Tol Cikampek, DSKS Desak DPR RI Bentuk TPF Independen

Rabu, 16 Desember 2020 : 16.08
Published by Hariankota

 


SOLO - Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendesak DPR RI segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen berkaitan dengan tragedi mematikan pada 7 Desember 2020 tengah malam lalu, di Tol Cikampek. Enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) tewas akibat luka tembak Polisi.


Desakan itu disampaikan dalam  pertemuan silahturahmi dengan sejumlah anggota DPRD Kota Solo, Selasa (15/12/2020) kemarin. Dari pertemuan itu dijanjikan akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke DPR RI.


"Sementara dari Fraksi PAN dan PKS setuju dibentuknya tim pencari fakta independen. Sesuai janji, hari ini mestinya surat dikirim ke DPR RI, " kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada hariankota.com, Rabu (16/12/2020).


Diungkap alasan pentingnya segera dibentuk TPF Independen, bahwa sejak kejadian tewasnya 6 anggota FPI, DSKS melihat ada ketidakjelasan informasi. Hal ini menyebabkan memanasnya hubungan di antara anak bangsa yang berpotensi menjadi konflik horisontal dan vertikal.


"Walau saat ini sedang berlangsung investigasi dari Komnas HAM dan rekontruksi dari Mabes Polri, dalam hal ini kami ingin menyampaikan terkait beberapa permasalahan yang masih mengganjal," ujarnya.


Diantaranya, masih diperlukan informasi yang utuh, komprehensif dan terintegrasi serta independen untuk mengungkap tragedi mematikan atas penembakan yang berakibat meninggalnya 6 orang warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota FPI tersebut.


"Masyarakat Indonesia dan dunia internasional menunggu sikap transparansi informasi atas dugaan pelanggaran kode etik, pidana umum maupun pelanggaran HAM di Indonesia," sebutnya.


Atas dasar itulah, DSKS bersama dengan elemen muslim Solo Raya meminta kepada DPR RI segera membentuk TPF gabungan yang independen dengan melibatkan para ahli baik dari Muhammadiyah, NU, IDI atau yang lainnya untuk mengungkap tragedi mematikan tersebut.


"DPR RI segera memanggil Kapolri dan Presiden Jokowi untuk menuntaskan dan memberi sanksi kepada semua pelaku atas dugaan pelanggaran kode etik, pidana umum maupun pelanggaran HAM," tegasnya.


Ditambahkan, jika dipandang perlu, ada baiknya melibatkan organisasi HAM internasional demi dan untuk kepentingan kepastian hukum dan terjaminnya hak asasi manusia di Indonesia.


"Dengan permohonan ini kami berharap semoga bangsa Indonesia mampu menjungjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia," pungkasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :