Rekomendasi

Berdampak Negatif Bagi Dunia Usaha, Kalangan Perhotelan Tolak PPKM Diperpanjang

Jumat, 22 Januari 2021 : 17.36
Published by Hariankota

 


SUKOHARJO — Rencana perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau di Jawa Tengah dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai penolakan dari berbagai kalangan sektor usaha, salah satunya perhotelan.


Kumpulan pimpinan hotel di Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), menolak rencana perpanjangan PPKM lantaran program yang berjalan sejak 11 Januari hingga 25 Januari mendatang, dan akan diperpanjang dengan tujuan menurunkan angka penyebaran wabah virus corona/ Covid-19 itu, dirasakan telah berdampak negatif.


Dalam rilis yang didapat hariankota.com Wakil Ketua IHGMA sekaligus General Manager Hotel Best Western Premier Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Oji Fahrurrazi mengatakan, penerapan program PPKM di Jateng membuat sektor perhotelan semakin terpuruk.


“Kami meminta agar pemerintah tidak memperpanjang PPKM karena memukul industri perhotelan. Kami telah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sejak awal pandemi,  mendapatkan sertifikasi CHSE dan mematuhi semua aturan pemerintah yang ditetapkan agar bisa menjalankan operasional dengan aman dan sehat," katanya, Jum'at (22/1/2021).


Dengan adanya rencana perpanjangan PPKM ini para pelaku usaha bidang perhotelan, disebutkan semakin tertekan akibat dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu turunnya tingkat hunian dan hampir semua kegiatan yang ada di hotel.


“Turun secara drastis dan membuat kami harus melakukan perampingan karyawan. Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah secara serius maka tentu PHK massal tidak terhindarkan lagi,” ujarnya.


Saat ini, menurutnya, dengan berkurangnya tamu telah berdampak pada berkurangnya juga pendapatan sehingga cash flow hotel terganggu.


“Padahal kami harus tetap membayar kewajiban baik kepada pihak ketiga atau kewajiban lain seperti pajak, listrik dan sebagainya. Untuk mengatasi ini hotel harus menempuh berbagai cara agar bertahan. Mulai dari pemotongan gaji karyawan, pengurangan jumlah karyawan, sampai dengan menghentikan operasional hotel,” imbuhnya.


Sebagai bagian dari sektor pariwisata dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kalangan pengelola hotel berharap kepada pemerintah memiliki solusi yang tepat dan bijaksana karena pada saat ini hotel rata- rata sudah tidak memiliki dana cadangan.


"Kami berharap, pemerintah membantu usaha perhotelan dengan mengevaluasi dan tidak memperpanjang PPKM," tegasnya.


Selain itu, Oji mewakili seluruh anggota IHGMA juga meminta ada kebijakan penghapusan /pengurangan pembayaran pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).


"Termasuk keringanan biaya listrik, memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak, dan membebaskan karyawan dari pembayaran Jamsostek," tandasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :