Rekomendasi

Kedelai Impor Mahal, Perajin Tahu dan Tempe Disarankan Beli Kedelai Lokal

Selasa, 19 Januari 2021 : 17.36
Published by Hariankota


SUKOHARJO
- Mahalnya harga kedelai impor bahan baku tahu dan tempe membuat sejumlah perajin makanan khas Indonesia itu terpaksa berhenti berproduksi. Di Sukoharjo, perwakilan perajin dari wilayah Kecamatan Kartasura bahkan sempat mengadu ke DPRD setempat.


Atas kondisi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Sukoharjo menyarankan para perajin tahu dan tempe beralih menggunakan bahan baku kedelai lokal, karena kedelai impor saat ini harganya masih cukup tinggi, menembus Rp 9.100 per kilogramnya.


"Pasokan kedelai lokal di Kabupaten Sukoharjo saat ini cukup melimpah. Realisasi panen ditahun 2020 seluas 1.727 hektare, dengan produktivitas rata-rata 27,36 kwintal per hektar, dan produksi kita mencapai 4.805 ton biji kering," kata Kepala Dispertan Sukoharjo, Netty Harjianti, Selasa (19/1/2021).


Kepada hariankota.com, ia mengatakan, saat ini harga kedelai lokal jika dibandingkan dengan kedelai impor lebih terjangkau. Harga kedelai lokal dari petani saat panen sekira Rp 6.500 per kilogram.


"Pemerintah pusat juga memberi perhatian terhadap tanaman kedelai lokal kita (Sukoharjo-Red), yakni menawarkan bantuan program tanam kedelai dengan difasilitasi benih dan pupuknya untuk lahan seluas 3.000 hektar ditahun ini," paparnya.


Hanya saja, peminat kedelai lokal menurut Netty menurun. Perajin tahu dan tempe kurang meminati kedelai lokal karena kualitasnya kalah bagus dengan kedelai impor.


"Kedelai lokal dirasakan kurang baik kualitasnya oleh para perajin tahu dan tempe karena banyak kotoran. Makanya mari kita perbaiki bersama pasca panennya," sambungnya.


Dalam permasalahan ini, Netty mengatakan perlu dilakukan MoU antara paguyuban perajin tahu dan tempe dengan kelompok tani, agar petani memiliki semangat menanam kedelai dengan jaminan pemasaran yang menguntungkan.


"Nantinya, petani kedelai lokal juga akan difasilitasi untuk mendapat dukungan sarana prasarana seperti alat mesin pasca panen dari APBD  Kabupaten/Provinsi dan APBN dari pemerintah pusat," pungkasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :