Rekomendasi

Keluhkan Pembatasan Jam Operasional Selama PPKM, Pedagang Kuliner Malam Datangi DPRD Sukoharjo

Rabu, 20 Januari 2021 : 18.46
Published by Hariankota

 


SUKOHARJO- Puluhan pedagang kuliner yang biasa buka malam hari melakukan dialog dengan anggota DPRD Sukoharjo meminta solusi terkait pembatasan jam operasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Pantauan hariankota.com, kepada wakil rakyat mereka mengaku keberatan jika selama PPKM harus menutup operasional usahanya pada pukul 19.00 WIB, meskipun ada kelonggaran hingga pukul 21.00 WIB. Namun kelonggaran itu tidak berlaku untuk melayani pelanggan makan ditempat.


“Apa virus datangnya setelah pukul 19.00 WIB, kok jualannya harus tutup pukul tersebut. Padahal, saya baru mulai berjualan setelah pukul 17.00 WIB di emperan toko, atau setelah toko tutup,” kata salah satu pedagang angkringan bernama Tri Astuti saat dialog dengan anggota dewan, Rabu (20/1/2021).


Ia merasakan aturan PPKM sangat memberatkan bagi para pedagang kuliner yang buka malam hari. Apalagi, ia yang membuka usaha bersama suami sangat tergantung dengan hasil usaha itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.


"Intinya kan tidak ada kerumunan, jika tidak ada kerumunan seharusnya tidak masalah. Bukankah pada siang hari seperti di pasar- pasar tradisional justru lebih ramai. Tapi kenapa hanya pedagang malam yang baru buka sore hari yang dibatasi," ucapnya.


Salah satu pedagang lainnya, yang bernama Abel usai menyampaikan keluh kesahnya kepada anggota dewan mengatakan ada beberapa hal yang mengemuka, diantaranya, pedagang tetap diminta mematuhi aturan PPKM yang sudah diputuskan oleh pemerintah.


"Pedagang dan pemerintah sepakat menyetujui aturan tentang kelonggaran jam operasional sampai pukul 21.00 WIB. Tentang aturan setelah berakhirnya PPKM kami diminta menunggu. Nanti jika ada perubahan aturan, kami dijanjikan akan diundang untuk diajak berembuk," ujarnya.


Menanggapi, Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi mengatakan, pada prinsipnya pemerintah ditingkatan apapun pasti menginginkan warganya sejahtera. Namun, karena saat ini ada pandemi corona sehingga pemerintah pusat memberlakukan PSBB atau PPKM di Jateng.


“Semua lini terdampak dan mau tidak mau harus menyesuaikan. Aturan yang ada di Sukoharjo selama PPKM mengadopsi aturan dari atas, tidak dibuat sendiri. Kalau ditanya setelah tanggal 25 bagaimana, ya kembali ke aturan sebelum pelaksanaan PPKM sebelum ada aturan baru,” pungkasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :